Takut Masuk Neraka dan Penjara, Saksi Ini Mengaku Akan Berkata Jujur di Sidang MK

Kompas.com - 23/07/2019, 18:44 WIB
Sidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa hasil pemilu legislatif untuk perkara yang dimohonkan Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) untuk DPRD Provinsi Jawa Timur.

Dalam persidangan, saksi yang dihadirkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fathur Rozi, mengaku tak akan memberikan kesaksian palsu karena takut masuk neraka dan penjara.

"Untuk PKB karena saya sudah disumpah saya pantang untuk menceritakan hal-hal yang tidak saya alami, artinya mengada-ada. Pertama takut masuk neraka," kata Fathur di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: Hakim MK Sebut Keterangan Saksi Golkar dalam Sidang Tidak Logis


Pernyataan itu diapresiasi oleh Hakim MK Arief Hidayat yang memang tengah memeriksa perkara.

"Bagus, kalau nganu (bohong) neraka aja nggak mau terima," ujar Arief.

"Dan saya takut dibui," kata Fathur lagi.

Fathur kemudian menyampaikan keterangannya.

Sebagai saksi mandat dari PKB yang selalu hadir saat rapat pleno rekapitulasi suara dari tingkat TPS hingga kabupaten, Fathur menyebut PKB kehilangan ribuan suara.

"Untuk di Desa Daleman, PKB mulai dari sejak didirikan PKB selalu nomor satu (mendapat suara terbanyak). Tak hanya di desa kami, tapi di dapil itu. Tapi lucunya baru di pemilu kemarin justru suara kami yang saya perjuangkan nol," kata Fathur.

Baca juga: Hakim MK Minta Kuasa Hukum Tak Pengaruhi Keterangan Saksi dalam Sidang

"Jadi di tingkat TPS antara dokumen Anda dan termohon (KPU) sama? Berbedanya setelah?" Tanya Arief.

"Menjadi berbeda ketika sudah diinput ke DAA1 (formulir pencatatan perolehan suara tingkat kecamatan)," Fathur menjawab.

Fathur mengatakan, saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, pencatatan suara di formulir DAA1 plano masih sama dengan formulir C1 plano di tingkat TPS.

Baca juga: Kelakar Hakim MK Soal Saksi yang Tidak Diterima di Surga dan Neraka

Namun, ketika pencatatan suara dituangkan ke formulir DAA1, angkanya menjadi berbeda.

Setelah mendengar sejumlah keterangan lainnya dari Fathur, Arief mengatakan akan mempertimbangkan dan mencocokan dengan alat bukti yang disampaikan pemohon.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X