PDI-P Tak Ikut Pertemuan di Kantor Nasdem, Ini Penjelasan Surya Paloh

Kompas.com - 23/07/2019, 18:34 WIB
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKetua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjelaskan mengenai ketidakhadiran PDI-P dalam pertemuan ketua umum parpol pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di kantor DPP Nasdem, Senin (22/7/2019) kemarin.

Dalam pertemuan itu, selain Surya Paloh sebagai tuan rumah, hadir Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa.

Surya menyebut Ketua Umum PDI-P tak ikut hadir karena pertemuan tersebut berlangsung secara spontan tanpa diagendakan sebelumnya.

"Ya memang kalau bisa hadir bersama bisa lebih baik. Tapi ini spontan saja kebetulan sedang kumpul di kantor Nasdem," kata Surya kepada Kompas TV, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: Bertemu Surya Paloh, Ketum PPP Sebut Ada Pembicaraan soal Kursi Ketua MPR

Surya mengakui ia memang tidak mengundang perwakilan PDI-P untuk datang ke kantornya kemarin. Namun ia menyebut tiga ketum parpol yang datang juga tidak diundang.

"Memang yang datang tidak diundang. Itu semua spontan datang kebetulan sekali mereka adik-adik saya. Dan mereka melihat saya dua hari sebelumnya merayakan ulang tahun," kata politisi kelahiran 16 Juli 1951 ini.

Surya pun menegaskan dalam pertemuan itu tak ada pembahasan spesifik. Masing-masing ketum parpol hanya saling bertukar pikiran terkait konsolidasi politik yang dilakukan pasca pilpres 2019.

Baca juga: Soal Kursi Ketua MPR, Surya Paloh: Saya Sebagai Senior Harus Ngalah

Sementara soal pimpinan MPR, Surya sepakat bahwa dalam paket yang diusung harus diisi oleh parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf, bukan parpol oposisi. Hal ini disampaikan Surya menanggapi Partai Gerindra yang juga mengincar kursi Ketua MPR.

"Kursi MPR idealnya tetap paket partai pengusung pemerintahan Jokowi saat ini," kata dia.

Namun, terkait siapa yang mendapat jatah ketua MPR dan tiga wakil Ketua MPR, menurut dia hal itu belum diputuskan. Selutuh parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf harus membahasnya lebih lanjut.

"Kalau masing masing mau jadi ketua ya susah," kata bos Media Group ini.

Baca juga: Ketum Golkar: Tidak Ada Sekat di Antara Partai Koalisi Jokowi-Maruf

Ketua DPP PDI-PHendrawan Supratikno sebelumnya mengungkapkan alasan tak adanya elite PDI-P pada pertemuan di Kantor Nasdem. Menurut Hendrawan, PDI-P sedang fokus menyiapkan acara kongres V yang rencananya digelar pada 8-10 Agustus 2019.

Meski tak ada perwakilan yang hadir, kata Hendrawan, PDI-P terus mengikuti bahasan dari silahturahim antarketum partai tersebut.

"Kami sedang fokus pada kegiatan konfercab dan konferda partai jelang Kongres Bali 8-10 Agustus 2019. Meski begitu, kami terus mengikuti silaturahim antarpartai yang sedang berlangsung, dan mendorong komunikasi politik yang konstruktif terus dilakukan," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (23/7/2019).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X