Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim MK Sebut Keterangan Saksi Golkar dalam Sidang Tidak Logis

Kompas.com - 23/07/2019, 15:12 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyebut, keterangan yang disampaikan saksi Partai Golkar, Agus Pudji Basuki dalam persidangan tidak logis.

Keterangan tersebut berkaitan dengan waktu rekapitulasi suara pemilu DPRD di tingkat Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.

Kejadian bermula ketika Arief bertanya kepada Agus soal waktu dimulainya rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Sawahan.

Baca juga: Hakim MK Minta Kuasa Hukum Tak Pengaruhi Keterangan Saksi dalam Sidang

 

Dalam proses rekapitulasi, Agus bertindak sebagai saksi mandat Partai Golkar.

"Pak Agus hadir pada waktu rekap di tingkat Kecamatan Sawahan? Rekapnya kapan itu?" Tanya Arief dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).

"Hadir, rekapnya untuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) tingkat kecamatan itu tanggal 4 Mei," ujar Agus menjawab.

"Selesai?" Tanya Arief

"Ya, selesai," jawab Agus.

Arief kemudian bertanya, kapan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Sawahan selesai.

Awalnya, Agus mengatakan, rekap tingkat kecamatan dimulai tanggl 19 April 2019. Arief lantas menyanggah Agus.

Berdasarkan berkas, kata Arief, tanggal 19 April rekap masih berlangsung di tingkat TPS.

Baca juga: Kelakar Hakim MK Soal Saksi yang Tidak Diterima di Surga dan Neraka

Agus lalu menyebut, rekapitulasi tingkat kecamatan dimulai dan selesai dalam satu hari saja pada 4 Mei 2019, dimulai pukul 10 pagi dan selesai pukul 2 dini hari.

Rekap meliputi 500 TPS dari 6 kelurahan.

"Wah hebat, orang Surabaya hebat-hebat. 500 TPS direkap dalam satu hari, padahal tadi Jember bisa 4 hari. Waduh, ini bagaimana ini, ini yang enggak logis ini," ujar Arief.

Arief lalu minta pihak lain untuk menjelaskan perihal waktu dimulainya rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Sawahan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com