Golkar dan PKS Setuju Amnesti untuk Baiq Nuril

Kompas.com - 23/07/2019, 15:01 WIB
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Aziz Syamsuddin irit bicara usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (27/11/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusPelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Aziz Syamsuddin irit bicara usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (27/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar yang juga Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, Fraksi Partai Golkar di DPR menyetujui pemberian amnesti untuk Baiq Nuril.

Namun, kata Aziz, persetujuan fraksi harus disampaikan secara resmi dalam rapat pleno komisi III dengan agenda pembahasan surat Presiden Joko Widodo tentang permohonan pertimbangan amnesti.

"Berkaitan dengan ini Golkar arahnya ke sana. Mengarahkan memberikan persetujuan. Tapi kan nanti secara resmi fraksi-fraksi harus mengutarakannya dalam pleno," kata Aziz saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: Bawa Anak ke DPR, Baiq Nuril Harap Komisi III Setujui Amnesti


Aziz mengatakan, hasil rapat pleno internal Komisi III akan diserahkan kepada Pimpinan DPR untuk dibawa ke rapat paripurna kemudian dikirim ke Presiden Jokowi.

"Nanti hasil rapat pleno kita akan serahkan ke pimpinan DPR, nanti secara mekanisme MD3 DPR kembali kirim ke pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Nasir Djamil mengatakan, tak ada halangan bagi DPR untuk memberikan persetujuan amnesti kepada Baiq Nuril.

"DPR tidak ada halangan pemberian amnesti tersebut karena DPR sudah dari awal Presiden memberikan amnesti," kata Nasir kepada wartawan, Selasa (23/7/2019).

Nasir menyarankan untuk mengevaluasi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar tak ada lagi peristiwa hukum seperti kasus Baiq Nuril.

"Kalau enggak dievaluasi maka hanya sekadar mencari simpati publik," ujarnya.

Adapun Komisi III sedang menggelar rapat pleno dengan agenda pembahasan surat presiden Jokowi terkait permohonan pertimbangan amnesti.

Baca juga: Komisi III DPR Gelar Rapat Bahas Amnesti Baiq Nuril

Rapat yang dijadwalkan pukul 13:00 WIB, baru dimulai sekitar pukul 13.50 WIB. Rapat dipimpin oleh Aziz dan turut hadir Wakil Ketua komisi III Erma Suryani Ranik dan Herman Hery beserta sejumlah anggotanya. 

Pada awal rapat, Aziz meminta pendapat perwakilan fraksi apakah rapat pleno dilaksanakan terbuka atau tertutup. Seluruh anggota sepakat rapat dilakukan tertutup. Perangkat rapat pun mempersilakan wartawan dan lainnya yang tidak berkepentingan untuk keluar ruangan.

Namun, tidak beberapa lama kemudian, rapat memutuskan untuk membukanya kembali. Wartawan pun diminta untuk masuk kembali ke dalam ruang rapat untuk dapat meliput.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Terus Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pemerintah Terus Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Nasional
BDF ke-12 Diskusikan Hambatan dan Perwujudan Ekonomi Inklusif

BDF ke-12 Diskusikan Hambatan dan Perwujudan Ekonomi Inklusif

Nasional
Mahfud MD Sebut Penanganan Karhutla Pada 2020 akan Lebih Mudah

Mahfud MD Sebut Penanganan Karhutla Pada 2020 akan Lebih Mudah

Nasional
Listyo Sigit Prabowo Jadi Kabareskrim, Habiburokhman: Ada Nama Prabowo-nya Pasti Bagus

Listyo Sigit Prabowo Jadi Kabareskrim, Habiburokhman: Ada Nama Prabowo-nya Pasti Bagus

Nasional
Pengamat: KPK Dapat Usut Kasus Harley dan Brompton Dirut Garuda

Pengamat: KPK Dapat Usut Kasus Harley dan Brompton Dirut Garuda

Nasional
KPK Undang Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia

KPK Undang Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Densus 88 Tangkap Seorang Terduga Teroris di Jayapura

Densus 88 Tangkap Seorang Terduga Teroris di Jayapura

Nasional
Sambut Hari Antikorupsi, KPK Akan Gelar Festival Musik, Festival Film, hingga Diskusi Integritas Parpol

Sambut Hari Antikorupsi, KPK Akan Gelar Festival Musik, Festival Film, hingga Diskusi Integritas Parpol

Nasional
Bertemu Menhan Australia, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan Maritim

Bertemu Menhan Australia, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan Maritim

Nasional
Stafsus Presiden Nilai Kelompok Disabilitas Perempuan Kurang Terwakili dalam Politik

Stafsus Presiden Nilai Kelompok Disabilitas Perempuan Kurang Terwakili dalam Politik

Nasional
Bambang Soesatyo: Penunjukan Irjen Listyo sebagai Kabareskrim Sangat Tepat

Bambang Soesatyo: Penunjukan Irjen Listyo sebagai Kabareskrim Sangat Tepat

Nasional
Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Nasional
Usai Perpanjangan Penahanan di KPK, Eks Bos Lippo Cikarang Sampaikan Harapan ke Jokowi dan Firli

Usai Perpanjangan Penahanan di KPK, Eks Bos Lippo Cikarang Sampaikan Harapan ke Jokowi dan Firli

Nasional
Lagi, Kapolri Mutasi Komjen Firli Bahuri

Lagi, Kapolri Mutasi Komjen Firli Bahuri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Presdir Lippo Cikarang

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Presdir Lippo Cikarang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X