Mendagri: Saya Tak Pernah Melarang Kepala Daerah ke Luar Negeri

Kompas.com - 23/07/2019, 13:44 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019). KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku selalu memberi izin kepada kepala daerah yang ingin melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

Tjahjo mengatakan, ia selalu memberi izin karena ia yakin bahwa setiap perjalanan dinas kepala daerah ke luar negeri akan memberi manfaat bagi daerah masing-masing.

"Saya tidak pernah tidak memberikan izin kepada seluruh kepala daerah, termasuk DPRD. Dengan dia mengajukan izin berarti ada manfaat buat daerah, termasuk DKI," kata Tjahjo kepada wartawan di Kampus IPDN Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: Disinggung Mendagri, Anies Minta Daftar Dinas Luar Negeri Kepala Daerah Diumumkan

Tjahjo mengatakan, selama lima tahun terakhir, perjalanan dinas kepala daerah ke luar negeri selalu disetujui juga karena menggunakan anggaran daerah masing-masing.

Ia menyebut, aturan-aturan yang dibuat Kemendagri justru memudahkan para kepala daerah yang ingin melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

"Kami hanya mengontrol kasih spare waktunya saja supaya mengurus visanya juga baik sesuai undang-undang, rombongannya juga jangan banyak-banyak," ujar Tjahjo.

Ia mengatakan, tidak ada batasan bagi kepala daerah untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Menurut Tjahjo, hal itu kembali kepada kebutuhan daerah masing-masing.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X