Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Anies Buka Daftar Dinas Luar Negeri Kepala Daerah, Ini Kata Mendagri

Kompas.com - 23/07/2019, 13:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan membuka daftar perjalanan dinas kepala daerah ke luar negeri sebagaimana yang diminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tjahjo menilai daftar itu tidak perlu dibuka ke publik karena ia merasa sudah percaya dengan para kepala daerah.

"Saya kira enggak perlu (dibuka). Saya percaya kok sama semua kepala daerah," kata Tjahjo kepada wartawan di Kampus IPDN Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: Mendagri: Saya Tidak Singgung Kunjungan Luar Negeri Gubernur Jakarta

Tjahjo menuturkan, dirinya selalu memberi izin kepada kepala daerah yang ingin melakukan lawatan dinas ke luar negeri. Tjahjo meyakini, setiap perjalanan dinas ke luar negeri akan membawa manfaat untuk daerah masing-masing.

"Seluruh kepala daerah pasti kunjungannya itu ada manfaat buat daerah, karena menggunakan anggaran daerah, kami hanya mengontrol," ujar Tjahjo.

Kendati demikian, Tjahjo mempersilakan bila ada pihak-pihak yang mengkritik lawatan kepala daerah ke luar negeri seperti DPRD DKI Jakarta yang mengkritik lawatan Anies ke luar negeri.

"Soal anggota DPRD DKI yang menyatakan enggak ada manfaat ya silakan itu urusan DPRD," ujar Tjahjo.

Baca juga: Mendagri: Ada Gubernur Hampir Tiap Minggu Izin ke Luar Negeri

Diberitakan sebelumnya, Anies meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan daftar kepala daerah yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

"Buat saya nih, dibuat transparan. Bagus kalau ada aturannya, diumumkan saja. Gubernur siapa, pergi ke mana, berapa lama, urusan apa," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Kompas TV Lamanya proses penentuan nama Wakil Gubernur Jakarta ini mendapat sorotan dari Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo. Tjahjo menilai tak ada kewenangan memaksa untuk segera menentukan Wagub Jakarta, Tjahyo justu menilai persoalan wagub ini tergantung partai pengusung Anies dan Sandiaga. Tjahjo mengatakan tanggung jawab pemilihan wakil gubernur ada di dua partai pengusung tersebut, bukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com