Meski demikian, Adi menilai, manuver ini wajar terjadi. Pasalnya, seusai sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), ada partai-partai yang disinyalir ingin bergabung ke koalisi pemerintahan, yakni Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Demokrat.
"Kalau mau ditafsirkan, memang keempat parpol ini (PKB, Golkar, Nasdem, dan PPP) intinya menolak partai pendukung Prabowo masuk ke koalisi pemerintahan. Mereka juga menyampaikan pesan tersirat ke Jokowi untuk tidak membuka hati, apalagi keempat partai ini konsisten menolak adanya penambahan parpol ke koalisi," lanjut Adi.
Selain didasari atas penolakan terhadap anggota koalisi baru, Adi juga yang melihat, koalisi empat parpol ini juga didasari atas perebutan kursi pimpinan MPR.
"Gerindra sempat menyatakan ketertarikannya mendapatkan kursi ketua MPR. Mereka beralasan mendapatkan jatah kursi ketua MPR untuk menjaga harmonisasi politik. Sementara itu, PKB dan Golkar juga menginginkan kursi ketua MPR. Jadi, keempat partai ini tidak ingin ada sharing power," kata Adi.
Jika dibiarkan, tentu manuver empat partai politik ini akan berdampak buruk bagi pemerintahan baru.
Adi pun menyarankan kepada Jokowi-Ma'ruf untuk kembali menyolidkan partai-partai di koalisinya. Jokowi, lanjutnya, perlu membangun kebersamaan dan mengingatkan seluruh partai pendukung bahwa koalisi dibentuk berdasarkan visi dan misi yang sama dalam membangun negara.
"Yang paling penting, Jokowi juga perlu mewadahi keinginan parpol yang dibahas dan diputuskan secara musyawarah," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.