Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Menerka Menteri Muda Jokowi dari Tiga Tanda Ini

Kompas.com - 23/07/2019, 08:13 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


ADA tiga hal menarik yang terjadi sepekan terakhir ini terkait pemilihan menteri kabinet jilid kedua. Pertama, soal tarik-menarik menteri muda.

Kedua, terkait ramai- ramai parpol pendukung Presiden Terpilih Joko Widodo memajukan agenda gelaran musyawarah nasional mereka.

Ketiga soal, ujian calon menteri yang disebut Jokowi.

Seusai sidang sengketa hasil pemilu diputus Mahkamah Konstitusi, geliat politik tanah air diwarnai isu seputar kabinet baru bentukan Jokowi. Lobi-lobi politik dipertontonkan secara lugas oleh para elite.

Selain kursi parlemen, yang juga menarik untuk dibahas adalah soal kursi menteri. Yang terbaru adalah soal pernyataan Jokowi mengenai kemungkinan adanya menteri muda yang bakal mengisi kabinet.

Jokowi bahkan menyebut, usia menteri muda yang diincarnya adalah di rentang 20-30 tahun.

Megawati dan menteri muda

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ikut nimbrung memberikan pernyataan soal menteri muda di sela-sela kegiatannya menjadi pembicara kunci pada Forum Perdamaian Dunia ke-8 di Beijing, China, Rabu (10/7/2019). Pernyataan Mega berikut ini saya kutip dari harian Kompas, Kamis (11/7/2019).

"Saya pikir bisa-bisa saja anak muda, tetapi kalau umpamanya muda, tapi tidak bisa apa-apa, mau bagaimana? Lalu, kalau usianya tua, kenapa tidak boleh? Yang penting itu punya pengalaman, orang-orang yang mumpuni di bidangnya masing-masing," kata Megawati.

Saat ditanya kembali oleh wartawan yang salah satunya adalah wartawan harian Kompas, Agnes Theodora, soal karakter apa yang dibutuhkan dari seorang menteri berusia muda, Mega menjawab, 

"Saya kira secara natural dan obyektif harus dilihat keperluannya seperti apa. Zaman Bung Karno memerintah dulu, ada loh menteri yang muda, tetapi memang pintar dan bisa menguasai isu. Menurut saya, ini kelemahan kita dewasa ini. Banyak orang yang disodorkan, tetapi tidak mengerti secara praktis tata pemerintahan. Saya berpikir, jangan-jangan kemungkinan (jadi menteri) hanya untuk mejeng saja."

"Ini hanya pikiran saya sebagai ketua umum partai. Ketum partai lain kalau ditanya, jawabannya sama. Tetapi, kalau menurut saya, kalau anak muda mau jadi menteri, maka siapkan diri dulu," tambah Mega.

Tiga pertimbangan

Pandangan ketua umum partai politik pengusung maupun pendukung Jokowi menjadi penting untuk didengar suaranya.

Peneliti Politik Senior yang juga Direktur Eksekutif Potracking Indonesia Hanta Yudha mengungkapkan, mau tidak mau, ada tiga hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan kabinet dalam sistem negara demokratis.

Pertama, teknokratik alias kemampuan sang calon menteri yang akan dinilai oleh presiden.

Ilustrasi.SHUTTERSTOCK Ilustrasi.

Kedua, meski pilihan calon menteri merupakan hak prerogatif presiden, namun usulan nama yang diajukan pimpinan partai politik tetap perlu didengar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com