Optimisme Polri Ungkap Kasus Novel yang Dipertanyakan...

Kompas.com - 23/07/2019, 07:45 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal saat ditemui di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal saat ditemui di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, memasuki babak baru.

Setelah Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF) yang dibentuk Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian rampung bekerja tanggal 7 Juli 2019 lalu, bola panas kasus tersebut kini berada di tim teknis kasus Novel.

Tim teknis dibentuk Jenderal Tito untuk menindaklanjuti temuan-temuan TGPF. Tim dipimpin oleh Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal (Pol) Idham Azis dengan masa kerja selama 6 bulan.

Namun, Presiden Joko Widodo hanya memberikan waktu selama tiga bulan bagi anak buah Jenderak Tito itu untuk menindaklanjuti temuan TGPF.

Janji Polri

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal menegaskan, Polri akan bekerja keras dalam tindaklanjut terhadap temuan TGPF.

"Prinsipnya, kami akan kerja keras," ujar Iqbal saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Idham Azis, lanjut Iqbal, kini sedang mempelajari hasil investigasi TGPF kasus Novel Baswedan.

"Saat ini, Pak Kabareskrim sedang mempelajari temuan dari tim pencari fakta atau tim pakar," ujar Iqbal.

Sambil mempelajari, lanjut Iqbal, Idham juga akan menyeleksi anggota tim teknis yang akan menindaklanjuti temuan TGPF itu.

Baca juga: Polri Sebut Tim Teknis Kasus Novel Baswedan Bekerja Mulai Agustus

Rencananya, pengumuman formasi tim teknis akan dilakukan beberapa minggu ke depan. Tim akan mulai bekerja secara efektif pada Agustus 2019.

"Tim teknis (diumumkan) beberapa minggu ke depan, insya Allah bulan Agustus sudah dimulai, kalau dalam prediksi saya," ujar Iqbal.

Ia memastikan, Polri tidak main-main menyelidiki perkara ini.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes (Pol) Asep Adi Saputra sebelumya juga sudah mengungkapkan bahwa Polri optimistis dapat menindaklanjuti temuan TGPF dalam waktu tiga bulan.

"Kita tetap optimistis. Sejak awal setelah kejadian 11 April 2017 itu, penyelidikan sampai ada masukan dari pemerintah juga rekomendasi Komnas HAM, kita membuat tim pencari fakta itu," kata Adi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019) lalu.

"Saya kira, secara profesional dan independen, beliau-beliau (TGPF) sudah melakukan hal yang profesional, terbaik berdasarkan kemampuan dan kapasitasnya," sambung dia.

Dipertanyakan

Sementara itu, Kuasa hukum Novel Baswedan, Haris Azhar, mempertanyakan optimisme Polri tersebut. Menurut dia, optimisme itu seharusnya muncul ketika barang bukti masih banyak, yaitu saat pascakejadian.

"Kenapa optimisme itu baru muncul hari ini, ya kan? Padahal kalau dilihat dari temuannya TGPF sama temuan di hari-hari awal fakta peristiwa. Saya malah lebih melihat bahwa optimisme itu harusnya muncul di hari-hari awal ketika barang bukti itu banyak," ungkap Haris ketika dihubungi Kompas.com, Senin malam.

Baca juga: 4 LSM Demo Polisi Tidur, Tuntut Tuntaskan Kasus Novel Baswedan

Selain itu, Haris juga mengkritik soal perdebatan mengenai masa kerja tim teknis, antara enam bulan maupun permintaan presiden selama tiga bulan.

Dalam pandangannya, yang harus diperhatikan adalah temuan TGPF. Ia menilai tidak ada hal baru yang ditemukan oleh TGPF kasus Novel.

"Ini bukan semester pendek atau semesteran kuliah, ya kan? Ini harus dilihatnya pada, jangan kita berdebat tiga bulan, enam bulan. Lihatnya pada hasil TGPF atau hasil satgas Polri, tim pakar itu, apa sih yang ditemuin? Enggak ada. Ngulang-ngulang saja," tutur dia.

Tidak Mustahil

Pendapat lain diutarakan pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. Fickar menilai bahwa tidak mustahil bagi tim teknis untuk menemukan pelaku lapangan penyerang Novel.

"Tim ini tidak mustahil akan dapat menemukan tersangkanya. Sekali lagi dengan syarat, harus meletakkan kasus Novel Baswedan ini sebagai bagian dari gerakan besar melemahkan KPK," ujar Fickar ketika dihubungi Kompas.com, Senin malam.

Baca juga: Pengacara Novel: Harusnya Presiden Langsung Bentuk TGPF Independen

Menurut dia, tim perlu memandang kasus Novel sebagai upaya melemahkan gerakan pemberantasan korupsi. Dengan begitu, diharapkan akan muncul tanggung jawab untuk menggalinya secara serius.

Kendati demikian, Fickar tetap berpandangan bahwa Presiden Jokowi perlu membentuk tim independen untuk mengusut kasus Novel.

"Sejak awal, saya mengimbau Presiden membentuk tim independen untuk menangani kasus Novel. Karena sudah nampak penanganan oleh kepolisian tidak akan maksimal," ungkap dia.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X