Gugatan Caleg Gerindra ke Partainya Usai Ditinggal Keponakan Prabowo

Kompas.com - 23/07/2019, 07:21 WIB
Suasana sidang gugatan caleg Gerindra terhadap partainya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSuasana sidang gugatan caleg Gerindra terhadap partainya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gugatan perdata sejumlah calon anggota legislatif Partai Gerindra terhadap partainya sendiri terus berlanjut.

Pada Senin (22/7/2019) kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang dengan agenda pembacaan replik atau jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatan sebelumnya dan duplik atau jawaban tergugat atas pernyataan penggugat sebelumnya.

Namun, penggugat tidak menyampaikan repliknya sehingga tergugat pun juga tidak menyampaikan duplik.

"Pemohon mengatakan tetap pada gugatannya. Berarti, tetap pada jawabannya tergugat. Jadi sama aja," ujar salah satu hakim anggota Krisnugroho, dalam persidangan.

Baca juga: MK Tolak Gugatan Caleg Gerindra terhadap Rekan Separtai

Selain tidak ada pembacaan replik dan duplik, persidangan juga kembali diwarnai pencabutan permohonan intervensi oleh salah seorang caleg Gerindra dari Dapil DKI Jakarta III yaitu Kamrussamad.

Kuasa hukum Kamrussamad, Dedi Agung Wardana mengatakan, kliennya terpaksa mencabut permohonan karena salah seorang caleg yang satu dapil dengannya, yakni Rahayu Saraswati mencabut gugatan di PN Jakarta Selatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Oleh karena penggugat telah mencabut gugatannya dan pihak yang berperkara, dalam hal ini penggugat 11, maka kami dalam persidangan ini menyatakan mencabut permohonan intervensi," kata Dedi dalam persidangan.

Hakim Ketua Zulkifli kemudian mengabulkan pencabutan tersebut setelah kuasa hukum caleg Gerindra yang menjadi tergugat intervensi menyetujui pencabutan itu.

"Tergugat intervensi setuju ya? Setuju. Oleh karena itu pencabutan terhadap permohonan intervensi dikabulkan," ujar Zulkifli sambil mengetuk palu.

Diketahui, Kamrussamad mengajukan intervensi karena khawatir kehilangan kursi bila gugatan para caleg Gerindra tersebut dikabulkan. Sebab, Kamrussamad merupakan caleg dengan perolehan suara terbanyak di dapilnya.

Artinya, dengan Saraswati yang mencabut gugatannya, Kamrussamad tidak perlu khawatir lagi kehilangan kursi. 

Sidang akan kembali digelar, Rabu (24/7/2019) besok, dengan agenda pembuktian. Dalam sidang tersebut, pihak penggugat akan diminta menunjukkan bukti yang menguatkan gugatannya. Sedangkan pihak tergugat menyiapkan bukti untuk menangkis gugatan.

"Sidang berikutnya pembuktian. Tergugat 1 dan 2 kalau sidang berikutnya sudah siap boleh. Hal-hal yang mau ditangkis bisa diperdengarkan," kata Zulkifli.

Baca juga: Rabu, Lanjutan Sidang Gugatan Caleg Gerindra di PN Jakarta Selatan

Seperti diketahui, sebanyak 14 calon anggota legislatif dari Partai Gerindra mengajukan sengketa perdata terhadap partainya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun, belakangan ada lima orang caleg dari 14 caleg tersebut yang mencabut gugatannya. Salah satunya adalah ponakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati.

Kepala Humas PN Jaksel Achmad Guntur mengatakan bahwa mereka mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai anggota legislatif Partai Gerindra.

"(Gugatan itu terkait) sengketa partai politik," kata Achmad ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2019).

Gugatan itu teregister dengan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL. Pihak tergugat terdiri dari Dewan Pembina Partai Gerindra dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X