HNW: Prabowo-Sandi Tak Menang Pilpres, Wajar Kita di Luar Kabinet

Kompas.com - 23/07/2019, 04:47 WIB
Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariHidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Hidayat Nur Wahid menilai, pernyataan Amien Rais terkait komposisi kabinet kerja 55:45 sebagai syarat rekonsiliasi, hanya untuk mengingatkan PAN agar konsisten menjadi partai oposisi.

Menurut dia, rekonsiliasi tidak bisa diartikan dengan bagi-bagi kekuasaan di pemerintahan.

"Kalau saya lihat pak Amien tetap berada pada posisi beroposisi, dan bagi PKS kalau rekonsiliasi jangan diartikan sebagai "rekursiasi", jangan diartikan bagi-bagi kekuasaan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Baca juga: Ketua DPP Perindo: Amien Rais Minta 55:45, Kontribusinya Apa?

Lagipula, ia melanjutkan, Prabowo-Sandiaga kalah dalam kontestasi Pilpres 2019. Wajar jika partai-partai pendukung capres dan cawapres nomor urut 02 itu berada di luar pemerintahan.

Ia pun mempersilakan Presiden Jokowi untuk memilih sendiri pembantunya dalam kabinet jilid II agar riak-riak terjadi dalam koalisi pendukungnya tak menjadi besar.

"Sudahlah, Pak Jokowi berikan itu (posisi menteri) kepada rekan-rekan 01. Dan menurut saya, 02 karena tidak dimenangkan dalam pilpres, wajar saja kita berada di luar kabinet," ujarnya.

Baca juga: Wasekjen PKB Yakin Presiden Jokowi Keberatan atas Usul Amien Rais Soal Bagi-bagi Kursi

Selanjutnya, Hidayat mengatakan, meskipun Amien ingin PAN tetap menjadi partai oposisi. Namun, PKS tak akan mengajak PAN untuk bersama-sama menjadi oposisi. Sebab, kata dia, setiap partai memiliki tanggungjawab sosial pada partai.

"Masing-masing sudah tahu posisinya kok. Kita tidak dalam posisi ajak mengajak. Kita masing-masing tahu tentang tangggung jawab sosial politiknya sekaligus memahami sikap yang perlu diambil," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo mengatakan, yang dimaksud Amien Rais tentang pembagian porsi 55:45 adalah kursi di pemerintahan.

Baca juga: Soal Syarat Rekonsiliasi Amien Rais, Wasekjen PKB: Jangan Pakai Politik Dagang Sapi

Drajad juga menjelaskan bahwa pembagian porsi demikian antara pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merupakan salah satu syarat rekonsiliasi pasca-Pemilu 2019.

"Jadi, akan terjadi rekonsiliasi dukungan, yang disesuaikan juga dengan persentase suara resmi (perolehan suara parpol yang diumumkan KPU)," ujar Drajad saat dihubungi Kompas.com, Senin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

Nasional
Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Nasional
KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Nasional
Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Nasional
Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Nasional
Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Nasional
Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

Nasional
IDI Usulkan Pemerintah Lakukan 3 Hal Konkret Ini untuk Tekan Angka Kematian

IDI Usulkan Pemerintah Lakukan 3 Hal Konkret Ini untuk Tekan Angka Kematian

Nasional
Wapres: Integritas ASN Jadi Fokus Pemerintah

Wapres: Integritas ASN Jadi Fokus Pemerintah

Nasional
Polri Diminta Transparan dalam Pengawasan dan Pembinaan Pam Swakarsa

Polri Diminta Transparan dalam Pengawasan dan Pembinaan Pam Swakarsa

Nasional
Bio Farma: 1,8 Juta Dosis Vaksin Sinovac untuk Tenaga Kesehatan Ditargetkan Sampai di Daerah Tujuan Hari Ini

Bio Farma: 1,8 Juta Dosis Vaksin Sinovac untuk Tenaga Kesehatan Ditargetkan Sampai di Daerah Tujuan Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X