Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019). (KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO)
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai NasdemSurya Paloh menegaskan, tidak ada pembahasan terkait kursi Ketua MPR periode 2019-2024 dalam pertemuannya dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Soeharso Monoarfa, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
"Pembahasan MPR belum ya. Namun yang penting, saya sebagai senior harus mengalah," ujar Surya di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
Surya menambahkan, dirinya menyerahkan Ketua MPR periode berikutnya kepada pimpinan-pimpinan parpol yang lebih muda.
"Ngalah itu artinya ya sudah lah adik-adik junior yang memimpin MPR lah," ungkapnya kemudian.
Dalam pertemuan ini, Muhaimin, Airlangga, dan Soeharso juga menyampaikan hal serupa bahwa tidak ada pembahasan terkait kursi Ketua MPR.
Muhaimin menuturkan, polemik terkait kursi Ketua MPR kini seolah-seolah diinterpretasikan sebagai jabatan yang direbutkan oleh antarparpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Padahal, rebutan kursi tersebut tidak ada sama sekali.
"Kita diadu seolah-olah rebutan apa, padahal enggak ada sama sekali. Enggak ada perebutan antara partai koalisi," tuturnya.
Pertemuan ini pun berlangsung sejak siang dan ketiga ketum parpol saling bergantian datang ke DPP Nasdem bertemu Surya Paloh. Muhaimin menjadi ketum parpol yang pertama kali datang ke DPP Nasdem pukul 11.00 dan keluar pada 13.00.
Seusai Muhaimin, giliran Soeharso yang datang ke DPP Nasdem pukul 13.45 dan keluar sekitar 14.17.
Adapun Airlangga baru datang pukul 18.30 dan keluar pada 19.40. Ketiganya kemudian bergabung bersama pada pukul 20.30 WIB.
Kompas TV Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa menjadi 2 partai terdepan yang terang-terangan mengincar kursi Ketua Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Partai Golkar merasa paling layak memperoleh kursi Ketua MPR karena mendapat suara terbanyak kedua dalam Pemilihan Umum 2019. Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily mengklaim telah berkomunikasi dengan parpol koalisi pengusung Jokowi- Ma'ruf lainnya untuk sepakat menunjuk kader partai beringin sebagai Ketua MPR. Namun bukan cuma Golkar yang mengincar Kursi Ketua MPR. Ada PKB yang juga membidik kursi itu. Saat bertemu Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin, 5 Juli lalu Cak Imin mengaku memiliki modal kuat sebagai pemersatu di lembaga MPR kelak. Selain Partai Golkar dan PKB, PDI-Perjuangan dan PPP ikut meramaikan bursa perebutan kursi Ketua MPR. PDI-P dan PPP menyodorkan nama kader terbaiknya agar bisa jadi Ketua atau Wakil Ketua MPR. Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa berharap perolehan suara di Pemilu 2019 tidak jadi rujukan kursi pimpinan MPR. Berbeda dengan partai koalisi Jokowi, Partai Gerindra mengaku tidak begitu mempermasalahkan posisi Ketua MPR. Juru bicara Partai Gerindra, Miftah Nur Sabri menuturkan keputusan siapa pimpinan MPR adalah dari hasil musyawarah. Tapi jika Gerindra diberi kesempatan partainya memiliki sejumlah kader terbaik. Berdasarkan Revisi Undang-Undang MD3, Pimpinan MPR akan dipilih dengan sistem paket. Bukan berdasarkan perolehan suara parpol di Pileg 2019. Dalam Undang-Undang MD3 paket pimpinan MPR berjumlah 5 orang. Terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil. Dari kelima pimpinan MPR tersebut 4 orang berasal dari partai politik dan 1 orang berasal dari unsur DPD. #KetuaMPR #Golkar #PKB
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Temukan Burung Langka Rangkong Julang Emas Sekarat di Hutan, Warga Lapor Polisi https://regional.kompas.com/read/2019/07/22/22000051/temukan-burung-langka-rangkong-julang-emas-sekarat-di-hutan-warga-laporhttps://asset.kompas.com/crops/RdC2lVL_X-blGUG1Yw1B35DZrq0=/141x5:780x431/195x98/data/photo/2019/07/22/5d35cb6442918.jpg