Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi-bagi Kursi MPR

Saat ini, fraksi-fraksi yang ada masih menjalin komunikasi politik. Meski begitu, ia melanjutkan, pimpinan MPR sudah bisa diketahui sebelum sampai ke sidang paripurna.

PDI-P mewacanakan agar fraksi-fraksi mengusulkan gagasan, konsep, program strategis MPR untuk 5 tahun kedepan. Selain itu, setiap fraksi perlu mengajukan nama calon pimpinan MPR lengkap dengan rekam jejaknya.

Golkar dan PKB berpeluang besar

Pengamat politik Universitas Islam Nasional (UNI) Syarif Hidayatullah, Ady Prayitno, mengatakan penentuan Ketua MPR dengan cara aklamasi sepertinya sulit terwujud pada 2019.

Pasalnya, hingga kini tidak ada sosok yang bisa berperan seperti Taufiq Kiemas dalam berpolitik.

Gerindra berupaya mewujudkan rekonsiliasi dengan mengajukan klausul koalisi. Adapun koalisi yang diinginkan berupa pembagian jatah kursi Ketua MPR periode 2019-2024.

“Mungkin saja Gerindra menjadi pimpinan MPR, kalau PDI-P mau kasih karpet merah. Kalau bagi-bagi kursi, ya bisa saja Gerindra jadi pimpinan MPR. Dan stop mengkambinghitamkan rekonsiliasi kalau tidak dapat kursi pimpinan MPR,” ujar Ady.

Baca juga: Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Ambisi Gerindra, ia melanjutkan, sepertinya tak semudah membalik telapak tangan. Pasalnya, partai pendukung Jokowi menguasai parlemen dengan suara mayoritas.

Adanya wacana PDI-P memasang Puan Maharani sebagai Ketua DPR memunculkan spekulasi kursi MPR akan diduduki fraksi lainnya.

Partai pendukung Jokowi tentu saja berpotensi lebih besar untuk menduduki kursi panas itu. Penentuannya, imbuh dia, berdasarkan asas proposionalitas.

Dua partai yang berpotensi mendapat jatah kursi Ketua MPR adalah yang meraup suara terbanyak setelah PDI-P, yaitu Golkar dan PKB.

“Bisa jadi, kalau terjadi deadlock, maka PPP bisa muncul,” ujar dia.