Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut Tjokro Bersaudara Menyesal Beri Uang Rp 50 Juta ke Perantara Petinggi Krakatau Steel

Kompas.com - 22/07/2019, 19:52 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Tjokro Bersaudara Kurniawan Eddy Tjokro alias Yudi Tjokro menyesal memenuhi permintaan Karunia Alexander Muskitta untuk memberikan uang sebesar Rp 50 juta.

Alexander merupakan orang yang menghubungkan Yudi dengan pejabat di PT Krakatau Steel.

Menurut Yudi, Alexander saat itu meminta uang Rp 50 juta dengan alasan untuk membantu pernikahan anak Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro.

"Saya jawab menyesal, Alex meminta saya untuk bantu perkawinan anak Pak Wisnu yang pada awalnya saya tolak. Tapi ya kembali lagi itu jeleknya saya, saya iyain," kata Yudi saat duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Baca juga: Uang Rp 20 Juta yang Kena OTT KPK Kado Pernikahan Anak Pejabat Krakatau Steel

Yudi mengaku sebelumnya sempat menolak permintaan tersebut. Ketika itu, Alex mengirimkan pesan tersebut via Whatsapp. Akan tetapi, Alex kemudian menghubunginya via telepon.

"Dia nelepon saya. Saya tidak ada niat meng-angpau tapi Alex meminta saya untuk memberikan Pak Wisnu uang sedemikian karena dibilang sudah ditentukan, Tjokro Rp 50 juta, PT Grand Kartech Rp 100 juta-an. Saya ribut dulu di situ. Karena debat saya intinya bilang ya sudah deh," katanya.

Untuk merealisasikan pemberian tersebut, Yudi meminta anak buahnya memberikan cek kepada Alexander untuk dicairkannya.

Tersangka kasus suap di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Alexander Muskitta bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Alexander Muskitta diperiksa sebagai tersangka penerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Tersangka kasus suap di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Alexander Muskitta bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Alexander Muskitta diperiksa sebagai tersangka penerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.
Atas perbuatan itu, Yudi kembali mengaku menyesal dan sedih. Sebab ia tak ada maksud uang itu digunakan untuk memuluskan perusahaannya mendapatkan proyek di Krakatau Steel.

Ia mengaku mengandalkan Alex hanya sekadar untuk mencari informasi pekerjaan proyek di Krakatau Steel.

"Saya menyesal dan saya harus sedih karena memang tidak ada niatan saya untuk neko-neko karena saya yakin dengan perusahaan saya punya brand name yang bagus," katanya.

Sebelum melanjutkan pernyataannya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memotong pernyataan Yudi.

"Sudah, cukup sampai di situ, itu bisa saudara sampaikan di pleidoi (nota pembelaan)," kata jaksa KPK.

Dalam kasus ini, Yudi didakwa menyuap Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro. Yudi didakwa memberikan uang Rp 55,5 juta kepada Wisnu.

Baca juga: Dirut Tjokro Bersaudara Ungkap Alasan Gunakan Jasa Penghubung ke Pejabat Krakatau Steel

Menurut jaksa, pemberian uang kepada Wisnu melalui Karunia Alexander Muskita. Adapun, pemberian uang itu dengan maksud agar Wisnu memberikan persetujuan pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 unit spare bucket wheel stacker/reclaimer primary yard dan harbors stockyard.

Keseluruhan proyek di Krakatau Steel itu bernilai Rp 13 miliar.

Menurut jaksa, PT Tjokro Bersaudara telah bekerja sama dengan Krakatau Steel sejak 1984. Pada 2010, Yudi meminta bantuan Alexander untuk mendapatkan proyek di Krakatau Steel.

Alexander mendorong agar Tjokro Bersaudara dapat menjadi pelaksana proyek di Krakatau Steel.

Kompas TV Berikut rangkuman berikta populer pilihan Kompas TV dalam TOP 3 NEWS: 1. Saling sindir Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan wali kota Tangerang, Arif Wismansyah, akhirnya memuncak dengan adanya laporan ke polisi. Sementara itu Kemenkum HAM membalas langkah wali kota Tangerang dengan melaporkan wali kota Tangerang ke polisi terkait dengan penggunaan tanah kemenkum ham yang dijadikan bangunan tanpa izin.<br /> Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly mengatakan laporan dilakukan untuk menguji secara hukum soal penggunaan tanah milik Kemenkum HAM. Yasona juga meminta wali kota Tangerang tidak arogan. Sementara itu Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menegaskan layanan publik untuk di lingkungan kantor yang berada di bawah Kemenkum HAM di Kota Tangerang masih dihentikan.<br /> Kebijakan ini akan terus dilakukan selama belum ada komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, namun ia memastikan layanan publik untuk warga di tempat yang sama tetap berjalan. 2. Buruh dari berbagai serikat buruh PT Krakatau Steel kembali melakukan unjuk rasa dengan memblokade jalan. Unjuk rasa menolak adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 2.860 secara sepihak oleh PT Krakatau Steel.<br /> Unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan buruh dari berbagai serikat buruh Krakatau Steel dengan memblokade jalan di perempatan lampu merah, jalur masuk kawasan industri PT Krakatau Steel, Kota Cilegon, Banten.<br /> Blokade jalan di perempatan lampu merah ini dilakukan massa aksi karena pihak manejemen PT Krakatau Steel tak juga menemui pengunjuk rasa untuk berdialog. 3. Dua <em>vlogger</em> yang dilaporkan maskapai garuda indonesia ke polres bandara Soekarno Hatta soal pencemaran nama baik di media sosial hari ini tidak datang memenuhi panggilan pemeriksaan. Polres Bandara Soekarno Hatta pun menjadwalkan pemanggilan ulang tanggal 23 juli mendatang.<br /> Dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan maskapai Garuda Indonesia polisi sudah meminta keterangan 4 saksi.<br /> Keterangan ini akan dikonfirmasi dengan keterangan dua <em>vlogger</em> sebagai terlapor. Sebelumnya Garuda Indonesia melaporkan dua <em>vlogger</em> ke polisi terkait dugaan pencemaran nama baik karena dua <em>vlogger</em> itu menyebarkan video <em>menu card</em> bertuliskan tangan bagi penumpang kelas bisnis melalui media sosial.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com