Kompas.com - 22/07/2019, 19:36 WIB
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019). Rakorsus tersebut membahas hal-hal penting terkait pascapemilu 2019. ANTARA FOTO/Renald Ghifari/hma/pras. ANTARA FOTO/Renald GhifariMenko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019). Rakorsus tersebut membahas hal-hal penting terkait pascapemilu 2019. ANTARA FOTO/Renald Ghifari/hma/pras.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto enggan menanggapi tim bantuan hukum bentukan Mabes TNI untuk Kivlan Zen.

Wiranto mengatakan, pembentukan tim tersebut sudah dijelaskan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Ia melanjutkan, Panglima TNI juga telah menjelaskan pembentukan tim hukum tersebut kepada Kapolri.

Karena itu, ia meminta langkag TNI itu tak perlu ditanyakan kembali kepadanya.

"Panglima TNI sudah menjelaskan. Jangan sampai ke saya lagi. Jangan diduplikasi. Panglima TNI sudah jelaskan soal Pak Kivlan, dari polisi sudah menjelaskan. Jangan simpang siur," lanjut Wiranto.

Baca juga: Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi menyatakan, pembentukan tim bantuan hukum untuk Kivlan Zen merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirim tim penasihat hukum Kivlan Zen kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Isi dari surat tersebut mengajukan dua permohonan yaitu permohonan penjaminan penangguhan penahanan dan permohonan bantuan hukum bagi Kivlan Zen,” kata Sisriadi melalui keterangan tertulis, Senin (22/7/2019).

Sisriadi menyampaikan, Mabes TNI telah berkoordinasi dengan menteri-menteri di bidang politik, hukum, dan keamanan ihwal permohonan penjaminan untuk penangguhan penahanan terhadap Kivlan.

Namun, mereka memutuskan Kivlan tak bisa diberi penangguhan penahanan.

Sisriadi menambahkan, bantuan hukum tersebut merupakan hak bagi semua anggota keluarga besar TNI, termasuk purnawirawan.

Hanya saja, bantuan hukum yang diberikan terbatas pada advokasi dan pendampingan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Wiranto sebelumnya menerima surat permohonan perlindungan hukum yang diajukan Kivlan Zen. Wiranto sudah membaca surat tersebut. Namun, ia merasa tak bisa mengintervensi proses hukum terhadap Kivlan yang sedang berjalan.

Baca juga: Mabes TNI Akan Bentuk Tim Bantuan Hukum untuk Kivlan Zen

Wiranto mengaku memaafkan Kivlan meski namanya menjadi salah satu sasaran dari empat pejabat yang ditarget untuk dibunuh.

Kivlan Zen merupakan tersangka kasus makar dan kepemilikian senjata api ilegal untuk rencana pembunuhan tokoh nasional.

Ia ditahan di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Selatan.

Kasus dugaan kepemilikan senjata api yang menjerat Kivlan ini berkaitan dengan penetapan enam tersangka yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak hasil Pilpres 2019, di Jakarta, pada 21-22 Mei 2019.

Kompas TV Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan dengan pemohon mantan Kepala Staf Kostrad, Kivlan Zen. Sidang praperadilan sebelumnya ditunda karena perwakilan dari Polda Metro Jaya tidak hadir. Sidang praperadilan dipimpin hakim tunggal Achmad Guntur dan didampingi panitera pengganti Agustinus Endro. Agenda sidang lanjutan pembacaan gugatan yang dimohonkan oleh Kivlan Zen. Kivlan Zen mengajukan gugatan melawan Polda Metro Jaya terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. #KivlanZen #PoldaMetroJaya #SidangPraperadilan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'PR' Koalisi Indonesia Bersatu Jika Usung Airlangga Jadi Capres 2024

"PR" Koalisi Indonesia Bersatu Jika Usung Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia

Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia

Nasional
Dampak Illegal Fishing dan Upaya Penanganannya

Dampak Illegal Fishing dan Upaya Penanganannya

Nasional
Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 Dorong Kesejahteraan Jurnalis

Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 Dorong Kesejahteraan Jurnalis

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30.911 Ekor Benih Lobster Surabaya-Singapura

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30.911 Ekor Benih Lobster Surabaya-Singapura

Nasional
Airlangga Tegaskan Golkar Solid, Tak Ada Friksi Internal

Airlangga Tegaskan Golkar Solid, Tak Ada Friksi Internal

Nasional
Azyumardi Azra Dilantik Jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025, Ini Susunan Anggotanya

Azyumardi Azra Dilantik Jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025, Ini Susunan Anggotanya

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

Nasional
Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

Nasional
Kejagung Dalami Pihak Lain di Kemendag yang Berkomunikasi dengan Tersangka Korupsi Izin Ekspor

Kejagung Dalami Pihak Lain di Kemendag yang Berkomunikasi dengan Tersangka Korupsi Izin Ekspor

Nasional
Survei SMRC: 76,7 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi

Survei SMRC: 76,7 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi

Nasional
Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

Nasional
Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos 'Robot Trading' Evotrade

Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos "Robot Trading" Evotrade

Nasional
Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Nasional
Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.