58 Gugatan Tak Lanjut di MK, KPU Daerah Bisa Lakukan Penetapan Kursi dan Caleg Terpilih

Kompas.com - 22/07/2019, 17:16 WIB

Fitria Chusna Farisa,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Fitria Chusna Farisa

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Hasyim Asyari(KOMPAS.com/Haryantipuspasari)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, KPU daerah dapat segera melakukan penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih yang perkara hasil pilegnya tidak ditindaklanjuti Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan ini menyusul putusan MK yang tidak menindaklanjuti 58 gugatan yang dimohonkan sejumlah peserta pemilu dari berbagai daerah.

"Bila sudah ada putusan dismissal dan perkara tidak dilanjut, berarti KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam perkara tersebut dapat melanjutkan kegiatan ke tahap berikutnya yaitu penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih," kata Hasyim melalui keterangan tertulis, Senin (22/7/2019).

Hasyim menjelaskan, perkara yang diputuskan dismissal tidak akan dilanjutkan pemeriksaannya. Dengan kata lain, perkara tersebut selesai pada putusan dismissal.

Menurut dia, putusan dismissal dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi kegiatan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Sebab, status putusan MK tentang dismissal kekuatannya sama dengan putusan akhir.

"Supaya surat keputusan (SK) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih kokoh harap dikutip putusan MK tentang dismissal tersebut ke bagian "memperhatikan" dalam SK tersebut," ujar Hasyim.

Dalam sidang pembacaan putusan dismissal untuk 260 gugatan hasil pemilu legislatif, MK memutuskan 58 perkara tak dilanjutkan pemeriksaannya ke tahap selanjutnya.

Sementara itu, dari 260 gugatan, MK memutuskan untuk menindaklanjuti 122 perkara. Ke-122 perkara ini akan diperiksa lebih lanjut dalam sidang pemeriksaan saksi, ahli, dan pembuktian.

Sisanya, ada 80 perkara yang tidak dinyatakan dismissal dan tidak pula dinyatakan lanjut. Perkara yang demikian tidak perlu menempuh sidang pemeriksaan saksi/ahli dan pembuktian, tetapi bakal segera diputuskan dalam sidang putusan akhir Agustus mendatang.

Kompas TV Berikut rangkuman berita pilihan Kompas TV dalam TOP 3 NEWS: 1.Setelah kawasan Indonesia Timur tepatnya di Halmahera, gempa kembali mengguncang kawasan Indonesia Tengah, tepatnya di Bali. Sebanyak 5 orang luka dan 38 bangunan rusak akibat gempa dengan magnitudo 5,8. Sebagian besar korban menderita luka akibat tertimpa puing-puing bangunan.<br /> Korban luka berasal dari Badung dan Jembrana, Bali. Salah satu bangunan yang rusak adalah gedung Bea Cukai Ngurah Rai Bali. Kerusakan terjadi di bagian genting dan atap kantor ini. Sejumlah bagian tembok juga retak akibat guncangan gempa. 2. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima surat gugatan dari 14 caleg termasuk keponakan Prabowo Subiyanto, Rahayu Saraswati dan Mulan Jameela yang menggugat ketua umum partai gerindra terkait sengketa hasil pemilu legislatif. Isi dari gugatan itu antara lain pelanggaran hak para penggugat selaku anggota dan bahkan kader Partai Gerindra, yaitu hak untuk menentukan kebijakan serta hak untuk dipilih oleh para tergugat. 3. Caleg DPD Nusa Tenggara Barat, Evi Apita Maya, ramai diperbincangkan. Evi digugat ke mahkamah konstitusi karena dituding mengedit foto di surat suara secara berlebihan. Evi digugat oleh pemohon, Farouk Muhammad, yang menjadi pesaingnya dalam pemilu serentak pada 17 april 2019 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.