Pemerintah Ajukan PK soal Kebakaran Hutan, Ini Penjelasan Moeldoko

Kompas.com - 22/07/2019, 16:15 WIB
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, saat ditemui di Gedung DPP PA GMNI, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, saat ditemui di Gedung DPP PA GMNI, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan, alasan pemerintah terkait peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lain supaya pemerintah tidak terlihat lemah oleh negara lain.

Jokowi bersama pejabat lainnya menjadi pihak tergugat dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan.

"Ini berkaitan dengan obligation resposibility, jangan sampai nanti dilihat oleh negara luar, negara Indonesia masih lemah dalam menangani ( karhutla)," ujar Moeldoko saat ditemui di Gedung DPP PA GMNI, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Baca juga: Jaksa Agung: Di Kasus Karhutla, Jokowi Tergugat Sebagai Pemerintah, Kita Akan Bela...


Moeldoko menambahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dia menuturkan, pemerintah telah optimal dalam menangani karhutla.

Dia menyebutkan, pemerintah tak pernah diam dalam menangani karhutla. Evaluasi dan langkah-langkah baru terus dilakukan.

"Pemerintah bekerja keras untuk itu (karhutla). Pemerintah punya upaya lain, upaya baru untuk melakukan PK," paparnya kemudian.

Diberitakan sebelumnya, MA menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lain yang menjadi pihak tergugat dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan.

Juru Bicara MA Andi Samsan Nanrong mengatakan, majelis hakim menguatkan putusan di tingkat sebelumnya yakni Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Baca juga: Kasasi Jokowi soal Kebakaran Hutan Ditolak MA, Ini Kata Pihak Istana

"Menurut majelis hakim kasasi, putusan judex facti dalam hal ini putusan pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya," kata Andi di kompleks MA, Jumat (19/7/2019).

Dengan ditolaknya kasasi tersebut, kata Andi, pemerintah diminta mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menanggulangi dan menghentikan kebakaran hutan di Kalimantan.

"Gugatan penggugat pada pokoknya yang menuntut agar pemerintah menanggulangi, yaitu menyangkut masalah kepentingan masyarakat yang merasa tidak dilindungi karena adanya kebakaran hutan itu yang masih berlangsung," ujar Andi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilih Bentuk Panja daripada Pansus untuk Jiwasraya, DPR Dinilai Diskriminatif

Pilih Bentuk Panja daripada Pansus untuk Jiwasraya, DPR Dinilai Diskriminatif

Nasional
Bermodal Rompi SWAT, Polisi Gadungan Raup Puluhan Juta Rupiah dari Korbannya

Bermodal Rompi SWAT, Polisi Gadungan Raup Puluhan Juta Rupiah dari Korbannya

Nasional
Khawatir Ada Permainan Tangan Tak Terlihat, Haris Azhar Desak KPK Segera Tangkap Nurhadi

Khawatir Ada Permainan Tangan Tak Terlihat, Haris Azhar Desak KPK Segera Tangkap Nurhadi

Nasional
15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Melalui Cara Persuasif

15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Melalui Cara Persuasif

Nasional
Pukat UGM: Jokowi Seharusnya Tegur Menkumham Yasonna

Pukat UGM: Jokowi Seharusnya Tegur Menkumham Yasonna

Nasional
Kemenlu Benarkan 5 WNI Hilang di Perairan Malaysia

Kemenlu Benarkan 5 WNI Hilang di Perairan Malaysia

Nasional
Terkendala Biaya, Bayi Kembar Siam di Batam Terancam Tak Dioperasi

Terkendala Biaya, Bayi Kembar Siam di Batam Terancam Tak Dioperasi

Nasional
Kementerian BUMN Fokus Kembalikan Uang Nasabah Jiwasraya

Kementerian BUMN Fokus Kembalikan Uang Nasabah Jiwasraya

Nasional
15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Pemerintah

15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Pemerintah

Nasional
Terkait Kasus Harun Masiku, Yasonna Diminta Hindari Konflik Kepentingan

Terkait Kasus Harun Masiku, Yasonna Diminta Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Kunjungi Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Wisata dan Resmikan Hotel BUMN

Kunjungi Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Wisata dan Resmikan Hotel BUMN

Nasional
Yasonna Masuk Tim PDI-P dalam Kasus Harun Masiku, Pukat UGM: Sangat Tak Etis

Yasonna Masuk Tim PDI-P dalam Kasus Harun Masiku, Pukat UGM: Sangat Tak Etis

Nasional
PSI Gelar Konvensi untuk Jaring Bakal Calon Wali Kota Tangsel

PSI Gelar Konvensi untuk Jaring Bakal Calon Wali Kota Tangsel

Nasional
Peran Gus Dur di Balik Kebebasan Merayakan Imlek di Indonesia...

Peran Gus Dur di Balik Kebebasan Merayakan Imlek di Indonesia...

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Terkait Kasus Harun Masiku, Begini Komentar KPK

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Terkait Kasus Harun Masiku, Begini Komentar KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X