Bukan Janji, Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 6-7 Persen di Periode Kedua

Kompas.com - 22/07/2019, 15:22 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Bekraf Triawan Munaf (kiri) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) membuka Pameran Karya Kreatif Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (12/07/2019). Pameran bertema Mendorong Pertumbuhan Melalui UMKM Go Export dan Go Digital tersebut menampilkan UMKM unggulan binaan Bank Indonesia. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Bekraf Triawan Munaf (kiri) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) membuka Pameran Karya Kreatif Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (12/07/2019). Pameran bertema Mendorong Pertumbuhan Melalui UMKM Go Export dan Go Digital tersebut menampilkan UMKM unggulan binaan Bank Indonesia.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menargetkan angka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6-7 persen di periode keduanya bersama Ma'ruf Amin. Namun, Jokowi juga menegaskan bahwa target yang ia pasang ini bukan merupakan sebuah janji.

"Ini bukan janji lho ya, ini target. Menurut saya kita harus punya target pertumbuhan ekonomi 6-7 persen," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Jokowi: Sampai Detik Ini, Anak-anak Saya Tidak Tertarik Dunia Politik

Saat kampanye pilpres 2014 lalu, Jokowi juga pernah berjanji pertumbuhan ekonomi Indonesia 7 persen. Namun, janji itu tak pernah terpenuhi. Selama lima tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, pertumbuhan ekonomi hanya berkutat pada angka 5 persen.


Jokowi menilai ada sejumlah hal yang membuat angka pertumbuhan ekonomi sulit digenjot.

"Beratnya, pertumbuhan ekonomi global terus turun, bolak-balik direvisi. Dalam kondisi seperti saat ini, semua negara memproteksi diri untuk kepentingan masing-masing," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Jadi Presiden, Pria Ini Jalan Kaki Sejauh 876 Km dari Rumahnya ke Jakarta

Jokowi menyebut, untuk menyelesaikan masalah ekonomi ini, kuncinya ada dua yaitu transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Namun, ia mengakui dalam kedua aspek itu Indonesia dalam kondisi defisit puluhan tahun.

"Lha untuk menyelesaikan itu hanya ada dua cara, yaitu investasi masuk dan peningkatan ekspor sebesar-besarnya," kata dia.

Namun, masalahnya produksi minyak mentah dan gas belum bisa melompat, sedangkan kebutuhan makin meningkat karena kendaraan makin banyak.

Baca juga: Mengenal Pho, Makanan Vietnam Kesukaan Jokowi dan Iriana

Jika impor makin banyak, maka akan menambah defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan.

"Oleh sebab itu kita berusaha menyelesaikan ini bukan hanya melalui lifting tetapi juga penerapan B20 (bio solar, campuran antara solar dan minyak sawit). Penggunaan B20 itu kan hampir 100 persen dari target, ini mau kita tingkatkan lagi. Saya targetkan sampai akhir tahun masuk ke B30," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X