MK Lanjutkan Pemeriksaan Gugatan Nasdem soal Surat Suara Tercoblos

Kompas.com - 22/07/2019, 12:25 WIB
Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams didampingi Aswanto dan I Dewa Gede Palguna memimpin sidang panel uji materi yang diajukan oleh anggota Ahmadiyah. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (11/9/2017). Fachri FachrudinHakim Konstitusi Wahiduddin Adams didampingi Aswanto dan I Dewa Gede Palguna memimpin sidang panel uji materi yang diajukan oleh anggota Ahmadiyah. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (11/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) memutuskan untuk melanjutkan gugatan yang diajukan Partai Nasdem untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta 2. Dapil ini meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri

Perkara tersebut mempersoalkan kasus surat suara tercoblos yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, awal April 2019.

"Perkara Nomor 195 Partai Nasdem Dapil DKI Jakarta 2 DPR RI (yang dilanjutkan ke sidang selanjutnya) " kata Hakim MK Aswanto dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Baca juga: Wapres Kalla: Tanpa Nasdem, Pemerintah Akan Pincang

Atas putusan ini, MK akan melanjutkan persidangan perkara tersebut dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli.

"Ini perkara yang akan disidangkan besok dan pemberitahuan ini sekaligus sebagai panggilan resmi untuk mengikuti sidang pemeriksaan pembuktian besok," ujar Aswanto.

Hingga saat ini, MK telah memutuskan melanjutkan pemeriksaan 48 gugatan. Jumlah ini berasal dari panel 1 yang sebelumnya diperiksa oleh Hakim Anwar Usman, Arief Hidayat dan Enny Nurbaningnsih.

MK belum membacakan putusan untuk panel 2 dan panel 3. Sementara ini, ada 14 gugatan yang diputuskan tak dilanjutkan pemeriksaannya.

Partai Nasdem menggugat hasil pemilu legislatif yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Nasdem mengklaim, telah kehilangan ribuan suara hasil pemilu di Dapil DKI Jakarta II, khususnya di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia.

Baca juga: Karena Kasus Surat Suara Tercoblos, 2 Eks PPLN Kuala Lumpur Disanksi

"Kami menyampaikan keberatan terkait rekomendasi Bawaslu karena ada 43 ribuan suara yang akhirnya dinyatakan tidak sah," kata Kuasa Hukum Nasdem Taufik Basari, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

Menurut Taufik, ribuan suara yang tak dihitung itu berasal dari hasil pemungutan suara ulang (PSU) metode pos.

Suara ini tak dihitung lantaran dinyatakan tidak sah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil pemilu, Mei 2019 lalu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Wapres Ma'ruf: Angka Kemiskinan Bertambah, Kita Menghadapi Tugas Berat

Wapres Ma'ruf: Angka Kemiskinan Bertambah, Kita Menghadapi Tugas Berat

Nasional
Luncurkan Aplikasi 'Jaga Bansos', Ketua KPK Ingatkan 8 Rambu Pencegahan Korupsi

Luncurkan Aplikasi "Jaga Bansos", Ketua KPK Ingatkan 8 Rambu Pencegahan Korupsi

Nasional
Forum Pemred Desak Polisi Proses Pelaku Teror terhadap Wartawan

Forum Pemred Desak Polisi Proses Pelaku Teror terhadap Wartawan

Nasional
Hingga 29 Mei, Ada 49.212 ODP dan 12.499 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 29 Mei, Ada 49.212 ODP dan 12.499 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Walau New Normal, Masyarakat Harus Tetap Produktif

Wapres Ma'ruf Amin: Walau New Normal, Masyarakat Harus Tetap Produktif

Nasional
Pasien Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia Bertambah 24, Total Jadi 1.520 Orang

Pasien Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia Bertambah 24, Total Jadi 1.520 Orang

Nasional
KSAU Lantik Sembilan Pejabat Strategis TNI AU, Ini Nama-namanya

KSAU Lantik Sembilan Pejabat Strategis TNI AU, Ini Nama-namanya

Nasional
Bertambah 252, Kini 6.492 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 252, Kini 6.492 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Hingga 29 Mei, Sudah 300.545 Spesimen yang Diperiksa untuk Covid-19

Hingga 29 Mei, Sudah 300.545 Spesimen yang Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Infrastruktur Jalan Terus, Pemerintah Resmikan 4 Ruas Tol Bulan Depan

Infrastruktur Jalan Terus, Pemerintah Resmikan 4 Ruas Tol Bulan Depan

Nasional
UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216

UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216

Nasional
KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos, Masyarakat Bisa Lapor Dugaan Penyimpangan

KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos, Masyarakat Bisa Lapor Dugaan Penyimpangan

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 6,4 Triliun untuk 5 Destinasi Wisata Superprioritas

Pemerintah Gelontorkan Rp 6,4 Triliun untuk 5 Destinasi Wisata Superprioritas

Nasional
Halalbihalal, Ma'ruf Amin: Mohon Maaf kalau Ada Perhatian yang Kurang

Halalbihalal, Ma'ruf Amin: Mohon Maaf kalau Ada Perhatian yang Kurang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X