MK Lanjutkan Pemeriksaan Gugatan Nasdem soal Surat Suara Tercoblos

Kompas.com - 22/07/2019, 12:25 WIB
Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams didampingi Aswanto dan I Dewa Gede Palguna memimpin sidang panel uji materi yang diajukan oleh anggota Ahmadiyah. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (11/9/2017). Fachri FachrudinHakim Konstitusi Wahiduddin Adams didampingi Aswanto dan I Dewa Gede Palguna memimpin sidang panel uji materi yang diajukan oleh anggota Ahmadiyah. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (11/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) memutuskan untuk melanjutkan gugatan yang diajukan Partai Nasdem untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta 2. Dapil ini meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri

Perkara tersebut mempersoalkan kasus surat suara tercoblos yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, awal April 2019.

"Perkara Nomor 195 Partai Nasdem Dapil DKI Jakarta 2 DPR RI (yang dilanjutkan ke sidang selanjutnya) " kata Hakim MK Aswanto dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Baca juga: Wapres Kalla: Tanpa Nasdem, Pemerintah Akan Pincang

Atas putusan ini, MK akan melanjutkan persidangan perkara tersebut dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli.

"Ini perkara yang akan disidangkan besok dan pemberitahuan ini sekaligus sebagai panggilan resmi untuk mengikuti sidang pemeriksaan pembuktian besok," ujar Aswanto.

Hingga saat ini, MK telah memutuskan melanjutkan pemeriksaan 48 gugatan. Jumlah ini berasal dari panel 1 yang sebelumnya diperiksa oleh Hakim Anwar Usman, Arief Hidayat dan Enny Nurbaningnsih.

MK belum membacakan putusan untuk panel 2 dan panel 3. Sementara ini, ada 14 gugatan yang diputuskan tak dilanjutkan pemeriksaannya.

Partai Nasdem menggugat hasil pemilu legislatif yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Nasdem mengklaim, telah kehilangan ribuan suara hasil pemilu di Dapil DKI Jakarta II, khususnya di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia.

Baca juga: Karena Kasus Surat Suara Tercoblos, 2 Eks PPLN Kuala Lumpur Disanksi

"Kami menyampaikan keberatan terkait rekomendasi Bawaslu karena ada 43 ribuan suara yang akhirnya dinyatakan tidak sah," kata Kuasa Hukum Nasdem Taufik Basari, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

Menurut Taufik, ribuan suara yang tak dihitung itu berasal dari hasil pemungutan suara ulang (PSU) metode pos.

Suara ini tak dihitung lantaran dinyatakan tidak sah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil pemilu, Mei 2019 lalu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Nasional
Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

Nasional
Satgas: 24 Orang Positif Covid-19 Setelah Kontak dengan Anies dan Riza Patria

Satgas: 24 Orang Positif Covid-19 Setelah Kontak dengan Anies dan Riza Patria

Nasional
Soal 8 Sepeda yang Diamankan KPK, Edhy Prabowo: Saya Beli di Amerika, Tidak Terkait Kasus

Soal 8 Sepeda yang Diamankan KPK, Edhy Prabowo: Saya Beli di Amerika, Tidak Terkait Kasus

Nasional
Geledah 4 Lokasi, KPK Amankan Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

Geledah 4 Lokasi, KPK Amankan Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

Nasional
Bayi Lahir dengan Antibodi Covid-19, Ini Penjelasan Dokter

Bayi Lahir dengan Antibodi Covid-19, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ditahan KPK, Rizal Djalil: Tak Perlu Disesalkan, Mengalir Saja seperti Sungai Musi-Batanghari

Ditahan KPK, Rizal Djalil: Tak Perlu Disesalkan, Mengalir Saja seperti Sungai Musi-Batanghari

Nasional
Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, PKB: Pertimbangkan Suasana Kebatinan Masyarakat

Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, PKB: Pertimbangkan Suasana Kebatinan Masyarakat

Nasional
Tanggapi Kuasa Hukum Ustaz Maaher, Polri Klaim Telah Bekerja Sesuai Prosedur

Tanggapi Kuasa Hukum Ustaz Maaher, Polri Klaim Telah Bekerja Sesuai Prosedur

Nasional
Wakapolri: Siapa Pun yang Ikut Benny Wenda Kami Tindak Tegas

Wakapolri: Siapa Pun yang Ikut Benny Wenda Kami Tindak Tegas

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas Sebut Masyarakat Kian Abai Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas Sebut Masyarakat Kian Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Eks Anggota BPK Rizal Djalil Ditahan KPK Terkait Kasus Suap Proyek SPAM

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Ditahan KPK Terkait Kasus Suap Proyek SPAM

Nasional
Pesan Penyintas: Terpapar Covid-19 Sungguh Menyakitkan

Pesan Penyintas: Terpapar Covid-19 Sungguh Menyakitkan

Nasional
Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X