[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Kompas.com - 21/07/2019, 17:22 WIB
Tangkapan layar dokumen risalah Rapat Pengangkatan menteri Pembantu Presiden Dalam kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024. Setelah dikonfirmasi oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), dokumen tersebut hoaks alias informasi bohong. 

WhatsApp Tangkapan layar dokumen risalah Rapat Pengangkatan menteri Pembantu Presiden Dalam kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024. Setelah dikonfirmasi oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), dokumen tersebut hoaks alias informasi bohong.
|

KOMPASIANA - Tiba-tiba saja pesan berantai, baik itu lewat WhatsApp atau media sosial lainnya, tentang susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf tersebar.

Pesan tersebut hoaks, tentu saja, tapi karena berbentuk surat yag lengkap dengan kop burung garuda pada akhirnya banyak yang memercayai.

Hoaks tersebut berisikan rapat Jokowi-Ma'ruf bersama elite partai koalisi berhias susunan Kabinet Kerja II. Susunannya lengkap dan tampak seolah-olah benar adanya.


Nama tokoh politik dan profesional yang secara terang benderang ataupun samar-samar mendukung Pak Jokowi tertera di dalam risalah tersebut.

Ada dua alasan mengapa risalah tersebut, tulis Kompasianer Khrisna Pabichara, amat kentara hoaks.

"Pertama, rasa-rasanya muskil Pak Jokowi menyusun kabinet sebelum beliau dilantik. Kedua, rasa-rasanya mustahil Pak Jokowi mengumbar hak prerogatifnya dalam memilih pembantu lewat rapat secara sedemikian terbuka," lanjutnya.

Selain adanya hoaks risalah kabinet baru Jokowi-Ma'ruf, pada minggu ini Kompasiana juga diramaikan tentang topik polemik "Menu Card" yang ditulis tangan oleh Garuda Indonesia hingga kabar mengenai seorang istri yang membacok suaminya karena diminta berhubungan badan.

Berikut 5 artikel terpopuler di Kompasiana dalam sepekan:

1. Hoaks Risalah Kabinet Baru Jokowi dan Keindonesiaan Kita

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X