KILAS

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Kompas.com - 21/07/2019, 15:47 WIB
Focus Group Discussion (FGD) dengan tajuk Penegasan Sistem Presidensial. Dok. MPR RIFocus Group Discussion (FGD) dengan tajuk Penegasan Sistem Presidensial.

KOMPAS.com - Sistem presidensial di Indonesia perlu diperkuat agar pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya.

Anggota MPR RI dari Partai Nasdem, Syarif Alkadrie, mengatakan banyak hal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perlu dikaji kembali dan ditata ulang.

"Misalnya, pemilihan pejabat negara yang semestinya menjadi ranah presiden," kata Syarif saat Focus Group Discussion (FGD) bertema "Penegasan Sistem Presidensial," Sabtu (20/7/2019) lalu.

Bahkan, ia secara tegas mengatakan perlu adanya ketegasan demi memperkuat sistem Presidensial.

"Masing-masing elemen seperti eksekutif, legislatif semua memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Ya kembalilah ke ranah tersebut, jangan sampai ada tumpang tindih. Penguatan sistem ketatanegaraan kita mesti juga kearah sana," ujar Syarief dalam pernyataan tertulis, Minggu (21/7/2019).

Baca jugaPAN Akui Dinamika Perebutan Kursi MPR Cukup Tinggi

Hal senada anggota Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno.

Menurut dia, sistem presidensial yang kuat akan berdampak pada kinerja yang baik pula, dan penguatan itu bisa diperoleh melalui amandemen.

"Peran MPR dalam penegasan dan penguatan sistem presidensial sangat penting yakni melalui amandemen. Di situlah penguatan sistem presidensial terwujud," kata Hendrawan.

Ia menjelaskan, penguatan sistem presidensial akan berdampak kepada sinergitas serta check and balances antara eksekutif dan legislatif. 

“Jika sistem Presidensial tegas dan kuat maka akan berdampak baik buat sistem ketatanegaraan kita," ujar dia.

Baca jugaWasekjen: Tak Ada Ketentuan PDI-P Dapat Kursi DPR, Tak Boleh Isi Kursi MPR

Pendapat Syarief dan Hendrawan tersebut diamini Marwan Cik Asan.

Ia menegaskan, berbagai upaya yang dilakukan anggota MPR RI saat ini, mulai dari menggelar berbagai diskusi, mencari informasi, masukan, pemikiran adalah demi memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia.

"Sebab selama 21 tahun reformasi, kita terlalu banyak menghabiskan energi karena ketidakstabilan terutama pra pemilu dan saat pemilu,” ujar dia.

Selain itu, tambah Marwan, penguatan sistem ketatanegaraan dapat berdampak pada stabilitas negara.

Masa jabatan presiden

Peserta FGD lainnya dari Universitas Negeri Semarang, Suyahmo, menyebutkan, presiden semestinya memiliki posisi yang relatif kuat.

"Namun sayang, masa jabatan Presiden hanya dua periode. Lima tahun dan selanjutnya bisa dipilih lagi jika terpilih lagi. Dengan diberi 2 kali masa jabatan, seorang presiden pada periode pertama kerjanya bisa jadi kurang all out. Sebab, dibayangi kepentingan politik untuk bisa terpilih lagi untuk periode kedua," kata dia.

Menurut Suyahmo, presiden cukup memegang jabatan satu periode saja, yakni selama 8 hingga 9 tahun.

Dengan demikian, presiden terpilih bisa lebih fokus bekerja secara profesional dan tidak berpikir untuk terpilih lagi.

Selain itu, antara Presiden sebagai eksekutif dan DPR sebagai legislatif secara kuantitatif dalam konteks checks and balances tidak harus didudukan secara proporsional.

Itu artinya, ia melanjutkan, jumlah anggota DPR sebagai pendukung eksekutif diporsikan lebih banyak daripada jumlah anggota DPR sebagai pengontrol.

Baca jugaMPR Rekomendasikan Amandemen UUD Dilakukan pada Periode Mendatang

"Namun, dengan catatan bahwa kualitas, integritas, kapabilitas eksekutif terandalkan hanya bekerja demi kepentingan rakyat," tandas Suyahmo.

Adapun kegiatan FGD ini digelar untuk menghimpun pemikiran dan gagasan kritis, inovatif, solutif dan kontributif bagi MPR khususnya secara kelembagaan dan upaya penataan sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Hendrawan menegaskan, masukan dan pemikiran para pakar, ahli, akademisi dari berbagai perguruan tinggi tersebut akan dikaji dan diserahkan kepada pimpinan dan anggota MPR periode 2019-2024 dalam bentuk rekomendasi.

"Hasil yang kami bahas sama-sama menghasilkan pemikiran yang luar biasa dan banyak yang ternyata kita satu pemikiran, seperti soal penguatan sistem Presidensial," ujar dia.

 

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Nasional
BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

Nasional
Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Nasional
551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X