Komisi I Desak Pemerintah Ajukan Draf RUU Perlindungan Data Pribadi

Kompas.com - 21/07/2019, 00:03 WIB
Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris dalam sebuah acara seminar di Jakarta, Sabtu (20/7/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris dalam sebuah acara seminar di Jakarta, Sabtu (20/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mendesak pemerintah melalui Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menyerahkan draf RUU Perlindungan Data Pribadi kepada DPR.

Sebab, masa jabatan DPR periode 2014-2019 hanya tersisa dua bulan.

"Pada periode ini saya jujur saja, dengan waktu yang hanya dua bulan, saya rasa saya belum pernah melihat UU yang selesai dua bulan ya, kecuali ada kesepakatan bersama-sama antara fraksi dan pemerintah," kata Charles dalam diskusi "Membangun Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Internet", di Jalan Gadjah Mada, Jakarta, Sabtu (20/7/2019).

Charles mengatakan, apabila pemerintah mengirim draft RUU itu, maka DPR dalam hal ini Komisi I segera membahasnya. Sebab, RUU Perlindungan Data Pribadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Secepatnya bisa diserahkan kepada DPR untuk masuk langsung dalam pembahasan, karena memang ini kita sudah sangat urgen sekali membutuhkan UU untuk melindungi data pribadi masyarakat," ujar dia.

Baca juga: [POPULER DI KOMPASIANA] Pembelajaran Pemilu dari Australia | Perang Dagang AS-China | Jual Beli Data Pribadi

Selanjutnya, Charles mengatakan, untuk mengatasi adanya penyalahgunaan data pribadi yang terjadi saat ini, penegakkan hukum masih mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Berdasarkan aturan itu, sanksi yang dikenakan sebatas sanksi administratif.

"Memang sudah ada aturan Permen Kominfo tetapi sanksinya hanya bersifat administratif, sehingga tidak bisa penerapannya tidak optimal, tetapi nanti ketika sudah menjadi UU ini, ada sanksi yang tegas," ujar dia.

Baca juga: KPU Akan Minta Partai untuk Dorong Caleg Buka Data Pribadi

RUU Perlindungan Data Pribadi ini merupakan salah satu hal yang penting untuk diselesaikan DPR bersama pemerintah untuk melindungi data-data pengguna.

Sebab, menurut dia, penggunaan internet dan media sosial yang memuat data pengguna dikelola oleh banyak pihak.

Dengan adanya UU tersebut, pemerintah akan lebih mudah meminimalkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi dalam sistem elektronik.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Nasional
Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Nasional
Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Nasional
Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Nasional
Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Nasional
Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Nasional
Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X