Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

MPR: Pemuda Indonesia Harus Miliki Karakter Kebangsaan

Kompas.com - 20/07/2019, 15:28 WIB
Mico Desrianto,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota MPR dari Fraksi PDIP, Yoseph Umarhadi, mengatakan pentingnya generasi muda Indonesia memiliki karakter kebangsaan.

Karakter kebangsaan itu bersumber pada empat pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NRKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hal tersebut diungkapkan Yoseph saat melakukan sosialisasi empat pilar MPR RI metode bela negara kepada 100 Resimen Mahasiswa (Menwa) di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (20/7/2019).

"Untuk bisa diandalkan negara, pemuda harus mempunyai karakter kebangsaan yang mengandung nilai patriotisme," ucap dia sesuai keterangan tertulis.

Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI merupakan amanat dari UU Nomor 17 Tahun 2014 yang dilakukan anggota MPR.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Sambut Baik Banyaknya Parpol yang Mau Jadi Ketua MPR

Adapun selain mengadakan sosialisasi di dalam negeri, kegiatan tersebut juga dilaksanakan di luar negeri.

Lebih jauh Yoseph menjelaskan, dalam konstitusi, Indonesia menganut paham konstitutionalisme yang mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi.

"Pancasila merupakan sumber dari segala sumber dan Indonesia menjadikan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi. Menjadi spesial karena tidak setiap negara memiliki konstitusi," terang Yoseph. 

Terlebih amandemen yang terjadi, imbuh dia, telah banyak dipuji oleh negara lain karena memasukan banyak pasal tentang Hak Asasi Manusia.

Baca juga: MPR Rekomendasikan Amandemen UUD Dilakukan pada Periode Mendatang

"Banyak negara yang memuji UUD kita sebagai konstitusi yang modern", terang Yoseph.

Lebih lanjut Yoseph menceritakan dalam sejarah perjalanan Indonesia, bangsa ini pernah menggunakan berbagai konstitusi, antara lain UUD 1945, UUD RIS, UUD Sementara, kembali UUD 1945, hingga UUD NRI Tahun 1945.

Perubahan tersebut dikatakannya terjadi karena tuntutan reformasi tanpa mengubah pembukaan UUD dan bentuk NKRI.

"Semua telah teruji dengan baik, kita memiliki konstitusi yang bisa diandalkan dari waktu ke waktu", tutur Yoseph.

"Amandemen juga dilakukan untuk memperkuat sistem presidensial," lanjut Yoseph.

Ke depan, Yoseph berharap agar semua lembaga negara ikut mensosialisasikan empat pilar MPR tersebut. Menurutnya, generasi muda saat ini banyak yang tak paham nilai-nilai kebangsaan.

"Setiap lembaga perlu melakukannya, seperti contoh saat masa orientasi sekolah (MOS)", tutup Yoseph.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com