KPK: 820 Hari Menunggu Pelaku Penyerangan Novel Itu Sangat Lama

Kompas.com - 19/07/2019, 21:43 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan di Gedung KPK, Kamis (18/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DJuru Bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan di Gedung KPK, Kamis (18/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya sudah menunggu pelaku penyiraman air keras ke penyidik KPK, Novel Baswedan terungkap selama 820 hari lebih.

"Yang bisa kami sampaikan itu sederhana ya, dari KPK, yang diharapkan KPK itu pelakunya ditemukan. Sebenarnya 820 hari lebih itu sudah sangat lama ya bagi kita semua untuk menunggu siapa pelaku penyerangan Novel itu," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2019) malam.

Ia menanggapi langkah Presiden Jokowi memberikan waktu tambahan 3 bulan kepada Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk menindaklanjuti temuan Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF) dengan membentuk tim teknis Polri.

Baca juga: Pengacara Novel: Harusnya Presiden Langsung Bentuk TGPF Independen

Meski kecewa akan hasil kinerja TGPF, lanjut Febri, KPK tak berhenti berharap agar upaya pencarian pelaku lapangan dan dalang utama penyerangan Novel terus dilakukan.

Menurut dia, upaya itu perlu mendapatkan dukungan kuat dari banyak pihak.

"Nah, yang menjadi pertanyaan apakah perlu Presiden membentuk TGPF independen? Bagi KPK sederhana saja, poin krusialnya adalah pelaku ditemukan. Kalau, Presiden melihat belum ditemukan pelaku ini sampai 800 hari menjadi sesuatu yang penting, sehingga mengambil tindakan tertentu, kami akan menghargai," kata dia.

Febri mengatakan, fokus KPK bukan pada pilihan kebijakan dalam penanganan kasus Novel.

Ia kembali menegaskan, yang terpenting bagi KPK yakni pelaku dan dalang penyerangan Novel ditemukan.

"Masih banyak PR yang lain yang belum selesai, teror terhadap dua pimpinan KPK belum selesai, serangan terhadap pegawai KPK juga belum selesai. Jadi jangan sampai ada persepsi publik, teror terhadap penegak hukum tidak akan selesai ditangani. Kami berharap itu tidak terjadi," ujar dia. 

Sebelumnya, Jokowi menyebut Kapolri sudah meminta waktu enam bulan bagi tim teknis yang dipimpin Kabareskrim Komjen Idham Aziz untuk menindaklanjuti temuan TGPF itu.

Namun, Jokowi menilai, waktu enam bulan yang diminta itu terlalu lama.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X