Kompas.com - 19/07/2019, 20:47 WIB
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon menilai merajalelanya impor baja di Indonesia akibat pemerintah yang tidak memberikan perhatian kepada industri baja nasional.

Dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Jumat (19/7/2019), Fadli Zon pun membandingkan kebijakan pemerintah Indonensia dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Ia mengaku iri dengan kebijakan Donald Trump yang melindungi produk-produk lokal AS melalui perintah eksekutif (Executive Order).

Dalam aturan tersebut, dijelaskan oleh Fadli, Pemerintah AS memerintahkan agensi-agensi pemerintahan federal untuk membeli produk-produk dengan komponen lokal lebih tinggi. 

Jadi, kata Fadli, jika sebelumnya standar produk komponen lokal di AS hanya 50 persen untuk produk non-baja dan non-besi, dengan adanya perintah itu kini dinaikkan menjadi 75 persen.

Baca jugaAda Isu PHK Karyawan, Ini Penjelasan Dirut Krakatau Steel

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, untuk produk baja dan besi, syarat kandungan lokal bahkan dinaikkan menjadi 95 persen. Inilah yang semakin memperkuat standar preferensi barang lokal AS.

Hal itu, lanjut Fadli, sangat berbanding terbalik dengan di Indonesia. Contohnya bisa dilihat dari keadaaan industri baja nasional, khusunya PT Krakatau Steel.

Perlu diketahui, selama enam tahun terakhir PT Krakatau Steel terus menerus mengalami kerugian yang disebabkan oleh masalah internal perusahaan. Belum lagi peraturan pemerintah yang memungkinkan terjadinya impor baja besar-besaran.

"Pemerintah kita belum juga merilis kebijakan untuk melindungi PT. Krakatau Steel dan industri logam nasional dari serbuan produk-produk impor,” katanya.  

Baca jugaKrakatau Steel: Pemerintah Harus Kendalikan Impor Baja

Tak berhenti sampai di situ, Fadli pun mempertanyakan bagaimana produk baja nasional bisa kompetitif jika pemerintah justru membebaskan bea masuk baja impor.

Menurutnya, serbuan baja impor yang terjadi beberapa tahun terakhir merupakan implikasi dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunan.

“Aturan ini, sesudah saya baca kembali, memang ngawur,” pungkas dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Nasional
Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Nasional
Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

Nasional
UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

Nasional
Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X