Konsep Kartu Pra Kerja seperti Beasiswa, Tak Semua Pengangguran Dapat

Kompas.com - 19/07/2019, 19:44 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019). Rapat tersebut membahas penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi program dan prioritas anggaran Kementerian atau Lembaga Anggaran 2020 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019). Rapat tersebut membahas penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi program dan prioritas anggaran Kementerian atau Lembaga Anggaran 2020 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. *** Local Caption ***
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyebut, pemerintah hanya menyiapkan kuota 2 juta Kartu Pra Kerja sebagai tindak lanjut janji kampanye Jokowi-Ma'ruf pada pilpres 2019.

Oleh karena itu, Hanif mengakui, tak semua pengangguran akan mendapat kartu itu.

Menurut dia, masyarakat yang memenuhi kriteria nantinya bisa mendaftar untuk mendapat Kartu Pra Kerja layaknya program beasiswa. 

"Jadi sama kayak beasiswa. Kan beasiswa begitu. Kau boleh ambil beasiswa, tidak ambil juga boleh, tetapi kalau mau dapat beasiswa ada kriterianya kan," kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Baca juga: Kartu Pra-Kerja Jokowi, Berapa Anggarannya?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2019, jumlah pengangguran terbuka mencapai 6,82 juta orang.

Oleh karena itu, Hanif berharap masyarakat yang menginginkan program ini bisa pro-aktif mendaftar saat kartu pra kerja resmi dirilis nanti. Jika tidak buru-buru, masyarakat bisa kehabisan kuota.

"Itu orang bisa first come first serve bisa aja. Kalau sudah habis ya habis. Ya daftarlah. Masak harus disuapin," ujar Hanif.

Hanif menyebut, nantinya penerima Kartu Pra Kerja dibagi menjadi tiga kriteria.

Baca juga: Sandiaga: Program Kartu Pra Kerja Jokowi Jangan Diketawain

 

Pertama, mereka yang baru lulus sekolah atau kuliah tetapi belum mendapat pekerjaan. Kedua, mereka yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan skill tambahan.

Ketiga, mereka yang menjadi korban PHK dan ingin mencari pekerjaan baru.

Ketiga kategori itu akan mendapat pelatihan skill untuk membantu membantu mereka di dunia kerja. Ketiga kategori juga akan mendapat insentif, tetapi dengan skema yang berbeda.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X