JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyebut, pemerintah hanya menyiapkan kuota 2 juta Kartu Pra Kerja sebagai tindak lanjut janji kampanye Jokowi-Ma'ruf pada pilpres 2019.
Oleh karena itu, Hanif mengakui, tak semua pengangguran akan mendapat kartu itu.
Menurut dia, masyarakat yang memenuhi kriteria nantinya bisa mendaftar untuk mendapat Kartu Pra Kerja layaknya program beasiswa.
"Jadi sama kayak beasiswa. Kan beasiswa begitu. Kau boleh ambil beasiswa, tidak ambil juga boleh, tetapi kalau mau dapat beasiswa ada kriterianya kan," kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Baca juga: Kartu Pra-Kerja Jokowi, Berapa Anggarannya?
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2019, jumlah pengangguran terbuka mencapai 6,82 juta orang.
Oleh karena itu, Hanif berharap masyarakat yang menginginkan program ini bisa pro-aktif mendaftar saat kartu pra kerja resmi dirilis nanti. Jika tidak buru-buru, masyarakat bisa kehabisan kuota.
"Itu orang bisa first come first serve bisa aja. Kalau sudah habis ya habis. Ya daftarlah. Masak harus disuapin," ujar Hanif.
Hanif menyebut, nantinya penerima Kartu Pra Kerja dibagi menjadi tiga kriteria.
Baca juga: Sandiaga: Program Kartu Pra Kerja Jokowi Jangan Diketawain
Pertama, mereka yang baru lulus sekolah atau kuliah tetapi belum mendapat pekerjaan. Kedua, mereka yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan skill tambahan.
Ketiga, mereka yang menjadi korban PHK dan ingin mencari pekerjaan baru.
Ketiga kategori itu akan mendapat pelatihan skill untuk membantu membantu mereka di dunia kerja. Ketiga kategori juga akan mendapat insentif, tetapi dengan skema yang berbeda.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.