Wakil Ketua MPR Sambut Baik Banyaknya Parpol yang Mau Jadi Ketua MPR

Kompas.com - 19/07/2019, 18:41 WIB
Suasana sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.

KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELSuasana sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.


KOMPAS.com
- Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyambut baik banyaknya parpol yang berminat menjadi Ketua MPR. Ini membuktikan lembaga majelis permusyaratan bangsa Indonesia itu semakin dirasakan penting keberadaannya oleh parpol yang punya kursi di MPR.

"Saya dan partai (PDIP) sendiri masih dalam posisi menunggu titik temu di antara pimpinan parpol dan Kelompok DPD RI untuk menyepakati komposisi Pimpinan MPR," kata Ahmad Basarah, seperti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/7/2019).

Ia pun berharap pemilihan pimpinan lembaga majelis permusyaratan diputuskan dengan cara musyawarah mufakat dan bukan dengan cara voting.

"Yang terpenting adalah agar agenda kelembagaa diperjuangkan dengan jabatan Ketua MPR tersebut," kata dia seperti dalam keterangan tertulisnya.


Baca jugaPAN Akui Dinamika Perebutan Kursi MPR Cukup Tinggi

Dengan begitu, kata dia, dirinya dan fraksi PDI Perjuangan bisa lebih fokus pada kepentingan menyiapkan agenda strtegis lembaga MPR.

Adapun agenda strategi itu adalah mendorong dilaksanakannya amandemen terbatas UUD  1945 untuk menghadirkan kembali wewenang MPR dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Itu perlu dilakukan agar arah dan perjalanan bangsa ke depan dapat disiapkan secara terencana, terukur dan sesuai dengan cita-cita negara Pancasila.

"Kemudian memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ini penting agar MPR dapat menjadi pemandu lembaga-lembaga negara yang lain dalam mencapai tujuan bernegara," kata dia.

Perlu diketahui, saat ini, secara fungsional kelembagaan, MPR memang satu-satunya lembaga negara yang punya wewenangnya tertinggi.

Pasalnya lembaga ini dapat mengubah UUD serta memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dan memilih serta mengangkat kembali di tengah masa jabatan.

Sementara itu, agenda strategis MPR lainnya menjalin kemitraan strategis dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Hal tersebut penting dalam rangka sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan kembali sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X