PAN Akui Dinamika Perebutan Kursi MPR Cukup Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengungkapkan, dinamika politik di dalam perebutan kursi MPR saat ini cukup tinggi.

Hal ini menyusul sejumlah partai politik di parlemen yang mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan kursi pimpinan MPR di periode mendatang.

"Ya namanya politik itu dinamikanya memang tinggi," ujar Hanafi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Baca juga: Ini Strategi PKB Agar Cak Imin Mendapatkan Kursi Pimpinan MPR

Meski demikian, Hanafi merasa dinamika tersebut sebuah kewajaran.

"Kalau sekarang ada (parpol) yang punya harapan, ada yang punya aspirasi, tentu boleh-boleh saja," kata Hanafi.

Mengenai posisi PAN dalam perebutan kursi pimpinan MPR, Hanafi enggan buka-bukaan. Ia mengatakan, partainya lebih menunggu hari pelantikan anggota DPR terlebih dahulu, yakni 1 Oktober 2019.

Baca juga: Koalisi Jokowi-Maruf Lobi DPD Terkait Kursi Pimpinan MPR

Diketahui, setelah wakil rakyat dilantik, dilakukan pembahasan mengenai formasi MPR. Pada saat itulah baru PAN akan menunjukkan arahnya.

"Kami menunggu setelah seluruh anggota DPR dilantik ya. Baru kemudian yang pasti akan lebih terlihat, realistisnya seperti apa. Kemudian pilihan-pilihan politiknya seperti apa," ujar Hanafi.

"Jadi, nanti tergantung hari-H, pas pelantikan bulan Oktober. Sekarang sih masih cair," lanjut dia.

Diberitakan, sejumlah partai politik di parlemen sudah melakukan lobi-lobi demi mendapatkan kursi pimpinan MPR. Parpol yang dimaksud antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Baca juga: PDI-P Setuju Parpol Pendukung Prabowo-Sandiaga Isi Pimpinan MPR

Bahkan, Gerindra melalui wakil ketua fraksi di DPR Sodik Mudjahid mengatakan, rekonsiliasi dapat terwujud apabila kader partainya menempati kursi ketua MPR dan kader PDI Perjuangan sebagai ketua DPR.

"Terutama oleh para pemimpin partai. Dalam menetapkan ketua MPR, Gerindra ketua MPR, PDI-P jadi ketua DPR, dan Joko Widodo sebagai presiden Indonesia," kata Sodik.