PAN Akui Dinamika Perebutan Kursi MPR Cukup Tinggi

Kompas.com - 19/07/2019, 16:50 WIB
Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Hanafi Rais mengungkapkan, dinamika politik di dalam perebutan kursi MPR saat ini cukup tinggi.

Hal ini menyusul sejumlah partai politik di parlemen yang mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan kursi pimpinan MPR di periode mendatang.

"Ya namanya politik itu dinamikanya memang tinggi," ujar Hanafi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Baca juga: Ini Strategi PKB Agar Cak Imin Mendapatkan Kursi Pimpinan MPR

Meski demikian, Hanafi merasa dinamika tersebut sebuah kewajaran.

"Kalau sekarang ada (parpol) yang punya harapan, ada yang punya aspirasi, tentu boleh-boleh saja," kata Hanafi.

Mengenai posisi PAN dalam perebutan kursi pimpinan MPR, Hanafi enggan buka-bukaan. Ia mengatakan, partainya lebih menunggu hari pelantikan anggota DPR terlebih dahulu, yakni 1 Oktober 2019.

Baca juga: Koalisi Jokowi-Maruf Lobi DPD Terkait Kursi Pimpinan MPR

Diketahui, setelah wakil rakyat dilantik, dilakukan pembahasan mengenai formasi MPR. Pada saat itulah baru PAN akan menunjukkan arahnya.

"Kami menunggu setelah seluruh anggota DPR dilantik ya. Baru kemudian yang pasti akan lebih terlihat, realistisnya seperti apa. Kemudian pilihan-pilihan politiknya seperti apa," ujar Hanafi.

"Jadi, nanti tergantung hari-H, pas pelantikan bulan Oktober. Sekarang sih masih cair," lanjut dia.

Diberitakan, sejumlah partai politik di parlemen sudah melakukan lobi-lobi demi mendapatkan kursi pimpinan MPR. Parpol yang dimaksud antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Baca juga: PDI-P Setuju Parpol Pendukung Prabowo-Sandiaga Isi Pimpinan MPR

Bahkan, Gerindra melalui wakil ketua fraksi di DPR Sodik Mudjahid mengatakan, rekonsiliasi dapat terwujud apabila kader partainya menempati kursi ketua MPR dan kader PDI Perjuangan sebagai ketua DPR.

"Terutama oleh para pemimpin partai. Dalam menetapkan ketua MPR, Gerindra ketua MPR, PDI-P jadi ketua DPR, dan Joko Widodo sebagai presiden Indonesia," kata Sodik.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Nasional
BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Nasional
Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Nasional
Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Nasional
IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Nasional
Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Nasional
PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

Nasional
Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

Nasional
Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Nasional
Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Nasional
PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

Nasional
Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X