Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/07/2019, 16:13 WIB
Retia Kartika Dewi,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi mengenai potensi gempa dan tsunami di wilayah Pantai Selatan Jawa dengan ketinggian 20 meter menyebar di media sosial.

Berdasarkan informasi yang beredar, potensi gempa dan tsunami itu berdasarkan kajian yang disampaikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Informasi ini salah satunya diunggah oleh akun Instagram, @makassar_iinfo, Rabu (17/7/2019).

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) menyebut adanya potensi gempa bumi dan tsunami di selatan Jawa dengan magnitut cukup besar. Pantai Selatan (Pansela) Jawa berpotensi gempa dan tsunami sudah masuk buku peta gempa yang dikeluarkan tahun 2017 lalu. . Perekayasa BPPT, Widjo Konko, menyatakan adanya segmentasi Megatrus yang berada di selatan Pulau Jawa yang mengarah agak ke timur hingga Pulau Sumba dan berjalan ke barat yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat hingga Selat Sunda yang berada di antara Pulau Jawa dan Sumatera. . Keberadaan Megatrust tersebut menimbulkan potensi gempa dengan Magnitut sebesar 8,5-8,8 M. Melalui pemetaan model numerik jika gempa bumi berkekuatan 8,8 M terjadi, maka untuk wilayah DIY potensi tsunami bisa mencapai ketinggian 20 meter dan air laut masuk ke daratan sejauh 3-4 km. Sementara peta potensi tsunami hanya sekitar 30 menit untuk sampai ke daratan. . Geser dan simak selengkapnya... . Artikel : Kumparan.com

Sebuah kiriman dibagikan oleh MAKASSAR INFO (@makassar_iinfo) pada 17 Jul 2019 jam 8:14 PDT

Unggahan ini pun mendapatkan respons dari publik yang mempertanyakan lebih jauh mengenai informasi tersebut.

Kompas.com mengonfirmasi hal ini kepada pakar tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko.

Ia mengatakan, kajian soal ini memang disampaikan oleh BPPT dalam agenda Table Top Exercise (TTX) atau gladi ruang untuk rencana gladi lapang penanganan darurat tsunami.

Berdasarkan kajian itu, Widjo Kongko mengungkapkan, wilayah Pantai Selatan (Pansela) Jawa-Bali berpotensi mengalami gempa megathrust dengan magnitudo 8,8.

"(Wilayah) Pansela Jawa-Bali, berpotensi gempa dari zona megathrust lebih dari 8,8 dan menimbulkan tsunami," ujar Widjo saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/7/2019).

Menurut dia, mengacu pada besarnya kekuatan gempa yang berpotensi terjadi di pantai selatan Jawa-Bali ini berpotensi memicu gelombang tsunami setinggi 20 meter dengan jarak rendaman sejauh 3-4 kilometer.

"Gelombang tsunami 30 menit sampai di Pansela DIY," ujar Widjo.

Dilansir dari Antara, karena datangnya gelombang tsunami memerlukan waktu sekitar 30 menit, Widjo mengatakan masyarakat hanya memerlukan waktu 25 menit untuk evakuasi.

"Jika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membutuhkan waktu lima menit sejak gempa untuk menyampaikan peringatan dini, maka masyarakat hanya memiliki waktu sekitar 25 menit untuk melakukan evakuasi atau tindakan antisipasi lain," ujar Widjo kepada Antara.

Berdasarkan informasi awal yang disampaikan BMKG, ada data tentang parameter gempa dan dilanjutkan dengan peringatan dini waktu tiba tsunami.

Pada pemaparan kajian ini, Widjo mengaku memperoleh informasi dari referensi Buku Peta Sumber Gempa 2017 Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ia mengungkapkan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembekalan peserta TTX BPBD DIY.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com