4 Kader Siap Jadi Caketum Golkar, Airlangga Hartarto Ogah Komentar

Kompas.com - 18/07/2019, 21:12 WIB
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan menanggapi aksi sejumlah kader partainya yang baru saja mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum.

Saat ditemui di kompleks parlemen usai menghadiri rapat di Komisi VII DPR, awak media meminta tanggapan Airlangga terkait deklarasi sejumlah tersebut.

Namun, Airlangga tak menjawab pertanyaan dan langsung berjalan menuju mobilnya.

Saat berada di dalam mobil, Airlangga hanya menegaskan bahwa Musyawarah Nasional Partai Golkar sebagai wadah pemilihan ketua umum partai juga belum dijadwalkan.

"Munas saja kan belum (dijadwalkan)," kata Airlangga, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Jelang Munas, 4 Kader Partai Golkar Deklarasi Maju sebagai Calon Ketum

Kemudian, sejumlah wartawan menanyakan soal rencananya akan mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum. Airlangga mengatakan, deklarasi akan dilakukan menjelang Munas.

Kendati demikian, Airlangga tidak mengungkapkan rencana deklarasinya itu secara detail.

"Nanti saja menjelang munas," ujarnya.

Munas Partai Golkar rencananya akan berlangsung pada Desember 2019. Meski masih tersisa lebih dari tiga bulan, setidaknya empat kader sudah deklarasi untuk bersaing sebagai caketum.

Empat orang itu adalah Bambang Soesatyo, Ali Yahya, Ulla Nuchrawatty, dan Marlinda Irwanti.

Deklarasi dilakukan dalam sebuah acara yang digagas kader muda Partai Golkar itu sedianya juga mengundang Airlangga. Namun, Menteri Perindustrian itu tidak hadir.

Baca juga: Empat Kader Golkar Deklarasi Caketum, Ace Minta Jangan Buat Gaduh

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X