Pemerintah Harmonisasikan Regulasi Pendukung Mobil Listrik

Kompas.com - 18/07/2019, 21:08 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kiri) melihat produk terbaru mobil Toyota usai membuka GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) ke- 27 tahun 2019 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (18/9/2019). GIIAS 2019 yang akan berlangsung 18 - 28 Juli 2019 tersebut mengusung tema Future In Motion yang diikuti 20 merek kendaraan penumpang, 10 merek kendaraan komersial dan karoseri serta 12 merek sepeda motor. ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALWakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kiri) melihat produk terbaru mobil Toyota usai membuka GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) ke- 27 tahun 2019 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (18/9/2019). GIIAS 2019 yang akan berlangsung 18 - 28 Juli 2019 tersebut mengusung tema Future In Motion yang diikuti 20 merek kendaraan penumpang, 10 merek kendaraan komersial dan karoseri serta 12 merek sepeda motor.

TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah sedang mengharmonisasikan berbagai regulasi untuk mendukung produksi mobil listrik di Indonesia.

Hal itu disampaikan Kalla usai membuka Gaikindo Indonesia International Auto Show 2019 di International Convention Exhibition, Tangerang, Banten, Kamis (18/7/2019).

"Iya, segera disinkronkan (regulasinya) dengan beberapa kementerian. Apakah itu keuangan, perhubungan dan juga kemampuan industri dalam negeri," ujar Kalla.

Baca juga: Hasial Kajian Soal Gempa Bisa Bernasib Seperti Mobil Listrik

Sinkronisasi regulasi tersebut meliputi aturan hukum soal pajak dan infrastruktur industri penunjang seperti baterainya.

Terkait pengisian baterai, Kalla mengatakan, nantinya bisa pula dijadikan bisnis seperti stasiun pengisian BBM pada umumnya. Bedanya, pada mobil listrik nanti bentuknya ialah stasiun pengisi daya.

Kalla menambahkan, pembangunan industri mobil listrik bisa dilakukan bertahap melalui mobil hybrid atau langsung dengan mobil listrik.

"Hybrid kan sudah, jadi tentu ada tahapan masing-masing. Mereka punya strategi sendiri. Ada yang langsung ada yang bertahap," lanjut Wapres.

Baca juga: Wapres Kalla Minta Pengusaha Otomotif Bersiap Produksi Mobil Listrik

Sebelumnya pemerintah berencana memberikan insentif fiskal berupa pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0 persen untuk mobil listrik.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat rapat dengan Komisi XI pada Senin (11/3/2019).

Demi mendorong produksi mobil listrik, pemerintah bahkan akan mencabut PPnBM 0 persen untuk untuk mobil low cost green car (LCGC) atau yang lebih dikenal dengan sebutan mobil murah.

Nanti mobil LCGC yang masuk kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) akan dikenai PPnBM sebesar 3 persen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X