Dalam Makalah Tes Capim KPK, Laode Usulkan KPK Tak Hanya di Jakarta

Kompas.com - 18/07/2019, 15:52 WIB
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan) bersiap mengikuti tes uji kompetensi Seleksi Calon Pimpinan KPK di Pusdiklat Kementerian Sekretaris Negara, Cilandak, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Sebanyak 192 kandidat calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti uji kompetensi tersebut. ANTARA FOTO/APRILLIO AKBARWakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan) bersiap mengikuti tes uji kompetensi Seleksi Calon Pimpinan KPK di Pusdiklat Kementerian Sekretaris Negara, Cilandak, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Sebanyak 192 kandidat calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti uji kompetensi tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif mengaku ada tiga gagasan yang ia tuangkan dalam penulisan makalah pada tes uji kompetensi calon pimpinan KPK.

Hal itu ia sampaikan setelah merampungkan uji kompetensi di Gedung Pusdiklat Kemensetneg, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019).

"Gagasannya enggak ada yang baru-baru amat. Tapi ada tiga gagasan yang saya tulis terkait pemberantasan korupsi," ujar Laode.

Baca juga: Laode: Tes Capim KPK Multiple Choice, Pilihan Jawabannya Menjebak..

Gagasan pertama, lanjutnya, adalah terkait upaya pencegahan dan penindakan bisa terintegrasi lebih baik ke depannya.

Kedua, seperti diungkapkan Laode, ke depan KPK perlu memperluas koordinasi dan supervisi di sejumlah wilayah Indonesia. Pasalnya, KPK saat ini hanya terpusat di Jakarta saja.

"Kerja KPK itu kan dibutuhkan banyak orang, tapi KPK hanya ada di Jakarta. Ke depan, semoga koordinasi dan supervisi pencegahan di wilayah lain bisa diperluas," paparnya kemudian.

Baca juga: Jadi Capim, Staf Ahli Kapolri Jamin Independensi KPK

Adapun pada gagasan ketiga, tutur Laode, yakni KPK mendorong adanya tata kelola yang baik pada sektor-sektor sumber pendapatan negara.

Menurutnya, tata kelola yang baik pada sumber pendapatan negara bisa dimanfaatkan untuk menarik kekayaan negara yang disimpan di luar negeri.

"Ke depan kita perlu berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan pendapatan negara. Sektor-sektor yang menjadi sumber pendapatan negara perlu kita perbaiki tata kelolanya, seperti sumber daya alam, perpajakan, penindakan, dan sebagainya," jelas Laode.

Baca juga: Senin Depan, Pansel KPK Umumkan Capim yang Lolos Uji Kompetensi

Seperti diketahui, dari 376 pendaftar capim KPK, pada 11 Juli lalu, pansel mengumumkan ada 192 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Mereka yang lolos tersebut pun mengikuti uji kompetensi.

Dari jumlah 192 orang tersebut, porsi terbesar, yaitu 40 orang berlatar belakang profesi akademisi/dosen.

Kemudian diikuti advokat/konsultan hukum (39), jaksa/hakim (18), korporasi (17), komisioner atau pegawai KPK (13), anggota Polri (13), auditor (9), dan profesi lain (43).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Nasional
Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Nasional
Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Nasional
Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X