Hukuman Idrus Marham Diperberat, Ini Komentar KPK

Kompas.com - 18/07/2019, 15:08 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019). Mantan Menteri Sosial yang juga mantan Sekjen Partai Golkar tersebut divonis tiga tahun penjara denda Rp.150 juta subsider dua bulan kurungan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp. ANTARA/SIGID KURNIAWANTerdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019). Mantan Menteri Sosial yang juga mantan Sekjen Partai Golkar tersebut divonis tiga tahun penjara denda Rp.150 juta subsider dua bulan kurungan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com  — Komisi Pemberantasan Korupsi menghargai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukuman terhadap terdakwa kasus suap PLTU Riau-1 Idrus Marham.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, putusan PT DKI Jakarta tersebut sesuai dengan tuntutan KPK saat melayangkan banding.

"Secara substansi, putusan ini sesuai dengan tuntutan KPK yang menggunakan Pasal 12a UU Tipikor, jadi bukan Pasal 11 sebagaimana yang dinyatakan terbukti di tingkat pertama," kata Febri dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Hukuman Diperberat, Idrus Marham Akan Ajukan Kasasi

Febri menuturkan, putusan itu menegaskan bahwa Idrus terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan korupsi.

Sementara itu, Febri menyebut KPK masih mempelajari putusan PT DKI Jakarta sebelum memutuskan akan melakukan upaya hukum atau tidak.

"Namun, jika benar pihak terdakwa mengajukan kasasi, kami pastikan KPK akan menghadapi," ujar Febri.

Baca juga: Hukuman Idrus Marham Diperberat Jadi 5 Tahun Penjara

Diberitakan sebelumnya, hukuman mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham diperberat menjadi 5 tahun penjara di tingkat banding. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Pada tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara. Saat itu Idrus diwajibkan membayar denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Adapun tuntutan jaksa sebelum vonis adalah 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Baca juga: Temuan Ombudsman soal Idrus Marham dan Evaluasi KPK

Idrus terbukti menerima suap Rp 2,250 miliar. Uang tersebut diberikan oleh pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Nasional
UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Nasional
Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Nasional
Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Nasional
Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Nasional
Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Nasional
Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Nasional
Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Nasional
Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Nasional
Pilkada 2020 Mulai Berdampak pada Penambahan Kasus Covid-19

Pilkada 2020 Mulai Berdampak pada Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
UPDATE 25 September: 1.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 1.092 Sembuh

UPDATE 25 September: 1.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 1.092 Sembuh

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Tinggi hingga Lewati 10.000, Ini Penjelasan IDI

Angka Kematian Covid-19 Tinggi hingga Lewati 10.000, Ini Penjelasan IDI

Nasional
Kemendagri Tugaskan 137 Pjs Gantikan Kepala Daerah yang Cuti Pilkada

Kemendagri Tugaskan 137 Pjs Gantikan Kepala Daerah yang Cuti Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X