Komnas HAM Minta Polri Dalami 6 Kasus "High Profile" yang Disebut TGPF Novel

Kompas.com - 18/07/2019, 14:42 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Polri mendalami enam kasus high profile yang diduga menjadi penyebab serangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, enam kasus tersebut merupakan pintu masuk bagi Polri untuk mengungkap pelaku penyerangan Novel.

"Kan dikatakan bahwa ada probabilitas peran dari enam kasus high profile yang ditangani oleh Saudara Novel. Itulah yang akan ditindaklanjuti oleh tim penyidik itu nanti dalam rangka mencari pelakunya," kata Taufan kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Temuan dari Hasil Investigasi TGPF Kasus Novel Baswedan

Taufan menduga, TGPF bentukan Polri sudah mengantongi nama-nama yang diduga terlibat dalam penyerangan Novel. Namun, menurut Taufan, hal itu masih berupa praduga yang harus dibuktikan lewat proses penyidikan.

Taufan menuturkan, TGPF juga tak bisa menentukan nama pelaku penyerangan Novel karena tidak mempunyai kewenangan dalam penyidikan secara penuh.

"Yang harus mengungkap itu kan penyidiknya dengan merujuk pada poin probabilitas dari tersangka enam kasus high profile yang ditangani Pak Novel kira-kira yang terkait yang mana," ujar Taufan.

Taufan sebelumnya menyebut bahwa munculnya enam kasus high profile tersebut merupakan kemajuan yang diperoleh TGPF bentukan Polri.

"Harapan publik kan sebenarnya lebih dari itu, jadi kekecewaan publik kita bisa maklumi perasaan mereka, tapi harus dipahami juga bahwa ada poin-poin yang sebenarnya langkah maju," kata Taufan.

Diberitakan sebelumnya, anggota TGPF Kasus Novel Baswedan, Nurkholis, menyebut, ada 6 kasus high profile yang mungkin memunculkan balas dendam atau serangan balik terhadap Novel.

Baca juga: Komnas HAM Nilai Ada Kemajuan dari TGPF Kasus Novel Baswedan

Enam kasus tersebut adalah kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, kasus mantan Sekjen MA Nurhadi, kasus korupsi mantan Bupati Buol Amran Batalipu, kasus korupsi Wisma Atlet, dan kasus penembakan pencuri sarang burung walet.

"TGPF meyakini kasus itu berpotensi menimbulkan serangan balik atau balas dendam karena adanya dugaan penggunaan kewenangan berlebihan," kata Nurkholis saat membacakan hasil penyelidikan mereka di Mabes Polri, Jakarta, Rabu siang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

BrandzView
Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Nasional
Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

Nasional
Terima Usulan, Jokowi Proses Wakil Panglima TNI

Terima Usulan, Jokowi Proses Wakil Panglima TNI

Nasional
Tahun 2020, BPKH Targetkan Nilai Investasi Dana Haji Rp 8 Triliun

Tahun 2020, BPKH Targetkan Nilai Investasi Dana Haji Rp 8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X