Komnas HAM Nilai Ada Kemajuan dari TGPF Kasus Novel Baswedan

Kompas.com - 18/07/2019, 14:32 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai, Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF) bentukan Kapolri terkait kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan tidak menuntaskan tugasnya untuk mengungkap pelaku penyerangan Novel.

Namun, Komnas HAM menganggap tim tersebut tidak sepenuhnya gagal. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berpendapat, ada kemajuan yang didapat oleh TGPF.

"Harapan publik kan sebenarnya lebih dari itu. Jadi, kekecewaan publik kita bisa maklumi perasaan mereka. Tetapi harus dipahami juga bahwa ada poin-poin yang sebenarnya langkah maju," kata Taufan kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2019).

Kemajuan yang dimaksud Taufan adalah dugaan bahwa penyerangan Novel berkaitan dengan enam kasus high profile yang ditangani penyidik KPK tersebut.

Baca juga: Ini 6 Kasus High Profile yang Diduga Terkait Penyerangan Novel

Menurut Taufan, TGPF belum melakukan kewenangan penyidikan secara penuh sehingga belum bisa mengungkap penyerang Novel.

Taufan menyebut, enam kasus high profile itu dapat menjadi pintu masuk dalam mengungkap kasus penyerangan Novel.

"Saya kira itu langkah maju. Dia sudah menyebut enam kasus high profile, tinggal dicari apa saja enam kasus itu. Penyidik harus melacak ke situ kan," ujar Taufan.

Baca juga: TGPF Ungkap Hasil Penyelidikan Kasus Novel Baswedan, Ini 6 Rangkumannya

Sebelumnya, anggota TGPF Kasus Novel Baswedan, Nurkholis, menyebut, ada 6 kasus high profile yang mungkin memunculkan balas dendam atau serangan balik terhadap Novel.

Enam kasus tersebut adalah kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP); kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, kasus mantan Sekjen MA Nurhadi, kasus korupsi mantan Bupati Buol Amran Batalipu, kasus korupsi Wisma Atlet, dan kasus penembakan pencuri sarang burung walet.

"TGPF meyakini kasus itu berpotensi menimbulkan serangan balik atau balas dendam karena adanya dugaan penggunaan kewenangan berlebihan," kata Nurkholis.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X