Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli: Pemilihan Pimpinan DPR Keras, tapi di MPR Musyawarah Mufakat

Kompas.com - 18/07/2019, 14:01 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, pemilihan pimpinan MPR dengan sistem paket yang akan dibentuk oleh partai-partai politik diharapkan dapat dibahas secara musyawarah dan mufakat.

"Kalau pimpinan, sekali lagi MPR sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang lalu, kita harap betul-betul bisa sejuk, bisa bagus. Kalau bisa musyawarah mufakat," kata Zulkifli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Ini Strategi PKB Agar Cak Imin Mendapatkan Kursi Pimpinan MPR

Zulkifli mengatakan, pemilihan pimpinan MPR akan lebih cair dibandingkan pada pemilihan pimpinan DPR.

"Saya kira siapa saja nanti, kalau dahulu kita pengalaman DPR itu keras tapi di MPR hampir musyawarah mufakat," ujarnya.

Selanjutnya, dia berharap dengan melakukan musyawarah dan mufakat dalam pemilihan pimpinan MPR semua partai politik yang berkelompok ketika Pilpres dapat melebur.

"Kembali musyawarah, mudah-mudahan musyawarah bisa," kata dia.

Baca juga: Ketum Golkar Sebut Sudah Lobi Parpol Lain untuk Kursi Ketua MPR

Berdasarkan Pasal 427 C Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), pimpinan MPR dipilih dalam sistem paket.

Fraksi-fraksi partai politik di Senayan bisa berkompromi untuk menentukan siapa yang diusung menjadi calon ketua dan empat wakil ketua MPR dalam satu paket.

Setelah itu, seluruh anggota MPR menggelar sidang untuk menentukan paket mana yang dipilih sebagai pimpinan.

Kompas TV Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hadir juga dalam perayaan ulang tahun Polri. Usai menghadiri perayaan, Zulhas meminta semua kalangan untuk mendoakan agar Jokowi-Maruf Amin sukses memimpin hingga 5 tahun mendatang.<br /> Meski masih belum gamblang menentukan sikap akan berkoalisi atau oposisi, Zulkifli Hasan meminta semua kalangan untuk rekonsiliasi. Zulhas meminta masyarakat melupakan perbedaan saat pilpres. Ketika ditanya soal kemungkinan jatah kursi menteri, Zulhas menyerahkan seluruh keputusan pada Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com