Hingga Pukul 10.00, Ada 5 Capim KPK Belum Datang Ikut Uji Kompetensi

Kompas.com - 18/07/2019, 10:49 WIB
Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai uji kompetensi 192 capim di  Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemensetneg, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai uji kompetensi 192 capim di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemensetneg, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) memulai uji kompetensi pada hari ini, Kamis (18/7/2019).

Ada 192 capim yang lolos seleksi administrasi untuk bisa ikut uji kompetensi yang berlangsung pada Kamis ini sejak pukul 08.00-13.00 WIB.

Namun, hingga pukul 10.00 WIB, ada lima capim KPK yang belum datang ke tempat ujian yang dihelat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Selatan.

Dari catatan Kompas.com, mereka yang belum hadir adalah Muhammad Rum (Kejaksaan), Abdul Qadir Amir Hartono, Anwar, Irwanto, dan Zairida. Adapun ada satu capim yang terlambat, yakni Amus Besan yang datang pukul 09.03.


Anggota Pansel Capim KPK, Hendardi menuturkan, peserta capim yang terlambat datang masih bisa ikut ujian, namun tidak ada perpanjangan waktu ujian.

"Ada satu yang telat datang, lima orang belum datang. Jadi begini, mereka yang telat tetap boleh ujian, tapi waktu enggak diperpanjang," ujar Hendardi saat ditemui di sela-sela uji kompetensi.

Baca juga: Pansel Libatkan 12 Pakar dan Pegiat Antikorupsi Nilai Makalah Capim KPK

Ia menjelaskan, tidak ada waktu tambahan bagi capim KPK yang terlambat datang. Komputer yang digunakan untuk ujian pun sudah sistematis dengan waktu ujian yang ditentukan.

"Enggak ada perpanjangan waktu. Misalnya untuk tes obyektif yang mulai pukul 08.30 dengan durasi 1 jam 30 menit, maka ketika durasi selesai, komputer akan langsung menyetop atau mengunci jawaban yang dipilih capim. Kemudian langsung kita sambung pada ujian makalah," kata Hendardi.

Bahkan jika ada yang terlambat 30 menit sebelum ujian selesai, lanjutnya, peserta masih bisa ikut ujian. Namun, intinya tetap tidak ada waktu tambahan.

"Ya itu urusan mereka, kalau mereka datang 30 menit sebelum ujian selesai, boleh saja masuk. Tapi enggak ada waktu tambahan ya," ucap Hendardi.

Seperti diketahui, dari 376 pendaftar capim KPK, pada 11 Juli lalu, Pansel mengumumkan ada 192 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan ikut uji kompetensi. Dari jumlah itu, porsi terbesar, yaitu 40 orang berlatar belakang profesi akademisi/dosen.

Kemudian, diikuti advokat/konsultan hukum (39), jaksa/hakim (18), korporasi (17), komisioner atau pegawai KPK (13), anggota Polri (13), auditor (9), dan profesi lain (43).

Hasil uji kompetensi pun akan diumumkan pada 25 Juli 2019. Peserta yang lolos akan mengikuti tahap selanjutnya, seperti tes psikotes, kesehatan, wawancara, dan sebagainya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X