KPU Nilai Gugatan Mulan Jameela dan Caleg Gerindra Lain Salah Alamat

Kompas.com - 18/07/2019, 09:04 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Wahyu Setiawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menilai, gugatan sembilan calon anggota legislatif Partai Gerindra ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah alamat.

Kesembilan caleg ini mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai anggota legislatif Partai Gerindra, sedangkan penetapan anggota legislatif, menurut Wahyu, menjadi kewenangan KPU.

"Kalau penetapan caleg terpilih kan belum ditetapkan, dan kalaupun nanti yang menetapkan pun kan KPU, bukan Pak Prabowo," kata komisioner KPU, Wahyu Setiawan, saat ditemui di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Rabu (17/7/2019).

"Jadi menurut saya kalau mereka menggugat Pak Prabowo (Gerindra) ya salah alamat," katanya.

Baca juga: [BERITA POPULER] Berani Lawan Menkumham, Siapa Wali Kota Tangerang? | Mulan Jameela Gugat Gerindra

Wahyu mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, perselisihan hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan pengadilan negeri.

Sengketa perselisihan hasil pemilu sendiri telah selesai diputuskan MK pada Juni lalu.

Meski demikian, menurut Wahyu, jika gugatan yang diajukan peserta pemilu di luar perselisihan hasil pemilu, tak tertutup kemungkinan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum lain.

Oleh karena itu, walaupun menilai gugatan 12 caleg Gerindra salah alamat, KPU menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada PN Jakarta Selatan.

"Kita tunggu saja keputusan PN Jaksel," ujar Wahyu.

Jika pengadilan meminta keterangan KPU terkait perkara ini pun KPU siap memberikan keterangan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pejabat KPU Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Wahyu Setiawan

Pejabat KPU Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Wahyu Setiawan

Nasional
Pimpin Rapat, Jokowi Singgung Pengelolaan Data Covid-19 yang Belum Terpusat

Pimpin Rapat, Jokowi Singgung Pengelolaan Data Covid-19 yang Belum Terpusat

Nasional
Adaptasi 'New Normal' Akan Buat Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

Adaptasi "New Normal" Akan Buat Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

Nasional
Strategi Pemerintah Atasi Dampak Pelemahan Ekonomi akibat Pandemi

Strategi Pemerintah Atasi Dampak Pelemahan Ekonomi akibat Pandemi

Nasional
Menristek Sebut Indonesia Perlu Vaksin Covid-19 Khusus, Mengapa?

Menristek Sebut Indonesia Perlu Vaksin Covid-19 Khusus, Mengapa?

Nasional
New Normal, Orangtua Diminta Ingatkan Anak Terapkan Protokol Kesehatan

New Normal, Orangtua Diminta Ingatkan Anak Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Nasional
Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Nasional
Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Nasional
Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministasi Layanan Damkar di Sejumlah Daerah

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministasi Layanan Damkar di Sejumlah Daerah

Nasional
Presiden Jokowi Cek Kesiapan 'New Normal' di Masjid Istana

Presiden Jokowi Cek Kesiapan "New Normal" di Masjid Istana

Nasional
YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X