Hoaks Nama Menteri Jokowi-Ma'ruf, Penjelasan TKN hingga Dugaan Motif di Baliknya

Kompas.com - 18/07/2019, 08:06 WIB
Kompas TV Berikut rangkuman berikta populer pilihan Kompas TV dalam TOP 3 NEWS: 1. Saling sindir Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan wali kota Tangerang, Arif Wismansyah, akhirnya memuncak dengan adanya laporan ke polisi. Sementara itu Kemenkum HAM membalas langkah wali kota Tangerang dengan melaporkan wali kota Tangerang ke polisi terkait dengan penggunaan tanah kemenkum ham yang dijadikan bangunan tanpa izin.<br /> Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly mengatakan laporan dilakukan untuk menguji secara hukum soal penggunaan tanah milik Kemenkum HAM. Yasona juga meminta wali kota Tangerang tidak arogan. Sementara itu Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menegaskan layanan publik untuk di lingkungan kantor yang berada di bawah Kemenkum HAM di Kota Tangerang masih dihentikan.<br /> Kebijakan ini akan terus dilakukan selama belum ada komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, namun ia memastikan layanan publik untuk warga di tempat yang sama tetap berjalan. 2. Buruh dari berbagai serikat buruh PT Krakatau Steel kembali melakukan unjuk rasa dengan memblokade jalan. Unjuk rasa menolak adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 2.860 secara sepihak oleh PT Krakatau Steel.<br /> Unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan buruh dari berbagai serikat buruh Krakatau Steel dengan memblokade jalan di perempatan lampu merah, jalur masuk kawasan industri PT Krakatau Steel, Kota Cilegon, Banten.<br /> Blokade jalan di perempatan lampu merah ini dilakukan massa aksi karena pihak manejemen PT Krakatau Steel tak juga menemui pengunjuk rasa untuk berdialog. 3. Dua <em>vlogger</em> yang dilaporkan maskapai garuda indonesia ke polres bandara Soekarno Hatta soal pencemaran nama baik di media sosial hari ini tidak datang memenuhi panggilan pemeriksaan. Polres Bandara Soekarno Hatta pun menjadwalkan pemanggilan ulang tanggal 23 juli mendatang.<br /> Dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan maskapai Garuda Indonesia polisi sudah meminta keterangan 4 saksi.<br /> Keterangan ini akan dikonfirmasi dengan keterangan dua <em>vlogger</em> sebagai terlapor. Sebelumnya Garuda Indonesia melaporkan dua <em>vlogger</em> ke polisi terkait dugaan pencemaran nama baik karena dua <em>vlogger</em> itu menyebarkan video <em>menu card</em> bertuliskan tangan bagi penumpang kelas bisnis melalui media sosial.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

Dugaan motif

Erick Thohir menduga ada pihak yang sengaja menyebarkan kabar  hoaks berisi daftar nama menteri Kabinet Kerja Jilid II ke masyarakat. Ada dua kemungkinannya.

Pertama, pihak tersebut bisa saja ingin mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dari beredarnya kabar hoaks tersebut.

Baca juga: Soal Hoaks Daftar Menteri Jokowi, TKN: Ada yang Ingin Jadi Menteri

"Hal ini tersebar karena ada yang ingin jadi menteri. Saya rasa (supaya) muncul benefit lah," kata Erick saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (17/5/2019).

Kedua, pihak tersebut ingin membangun citra negatif pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di masyarakat. Sebab, menurut Erick, ada sejumlah nama di kabar hoaks itu yang dipersepsikan negatif oleh masyarakat.

"Mereka tidak ingin pemerintah berhasil dengan mengeluarkan nama-nama yang kontroversi," ujar Erick.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X