KY Siap Bantu Pansel KPK soal Rekam Jejak Pendaftar Hakim dan Jaksa

Kompas.com - 17/07/2019, 23:28 WIB
Ketua Komisi Yudisial (KY), Jaja Ahmad Jayus mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait pelaporan dugaan pencemaran nama baik. Jaja datang sebagai saksi atas laporan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Cicut Sutiarso dengan laporan bernomor S.Pgl/11879/XI/2018/Ditreskrimum,  terhadap  Juru Bicara KY Farid Wajdi.  Farid dilaporkan setelah memberikan pernyataan pada pemberitaan di Kompas, 12 September 2018 yang berjudul Hakim di daerah keluhkan Iuran, Rabu (5/12/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAKetua Komisi Yudisial (KY), Jaja Ahmad Jayus mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait pelaporan dugaan pencemaran nama baik. Jaja datang sebagai saksi atas laporan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Cicut Sutiarso dengan laporan bernomor S.Pgl/11879/XI/2018/Ditreskrimum, terhadap Juru Bicara KY Farid Wajdi. Farid dilaporkan setelah memberikan pernyataan pada pemberitaan di Kompas, 12 September 2018 yang berjudul Hakim di daerah keluhkan Iuran, Rabu (5/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Yudisial ( KY) Jaja Ahmad Jayus menyatakan, KY siap membantu kerja panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pastinya kami siap membantu. Karena itu demi kepentingan publik," kata Jaja di Jakarta pada Rabu (17/7/2019), sebagaimana dikutip dari Antara.

KY siap membantu memberikan informasi mengenai rekam jejak pendaftar yang berlatar belakang jaksa dan hakim.

Baca juga: [UPDATE] Ini Nama 11 Perwira Aktif Polri yang Lolos Seleksi Capim KPK

Jaja mengatakan, selama ini, yang sering meminta catatan rekam jejak hakim dan jaksa hanyalah Mahkamah Konstitusi (MK) saat lembaga tersebut menyelenggarakan seleksi hakim. Tidak ada lagi selain MK yang meminta demikian.

Namun apabila pansel meminta hal serupa, KY siap menyerahkan data yang dimiliki. Ini merupakan bentuk tanggung jawab publik yang harus dilaksanakan KY.

"Seandainya ada beberapa catatan di kita, tinggal diserahkan saja," ujar dia.

Baca juga: Kejaksaan Agung Kirim 5 Nama Jaksa Ikut Seleksi Capim KPK

Diketahui, sebanyak 192 capim KPK yang lulus administrasi berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni uji kompetensi pada 18 Juli 2019 di Pusdiklat Kemensetneg. Uji kompetensi meliputi tes objektif dan penulisan makalah.

Rincian 192 pendaftar yang lulus seleksi administrasi capim KPK berdasarkan latar belakang profesi, yakni akademisi/dosen sebanyak 40 orang, advokat/konsultan hukum sebanyak 39 orang.

Jaksa/hakim sebanyak 18 orang, korporasi (swasta/BUMD/BUMN) sebanyak 17 orang, anggota Polri sebanyak 13 orang, auditor sebanyak 9 orang, komisioner/pegawai KPK sebanyak 13 orang dan latar belakang lainnya, misalnya PNS, pensiunan, wiraswasta, NGO hingga pejabat negara sebanyak 43 orang.



Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Nasional
Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X