Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Hoaks Daftar Menteri Jokowi, TKN: Ada yang Ingin Jadi Menteri

Kompas.com - 17/07/2019, 22:51 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir menduga ada pihak yang sengaja menyebarkan kabar hoaks berisi daftar nama menteri Kabinet Kerja Jilid II ke masyarakat.

Ada dua kemungkinannya. Pertama, pihak tersebut bisa saja ingin mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dari beredarnya kabar hoaks tersebut.

"Hal ini tersebar karena ada yang ingin jadi menteri. Saya rasa (supaya) muncul benefit, lah," kata Erick saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (17/5/2019).

Baca juga: [HOAKS] Dokumen Daftar Menteri Kabinet Jokowi-Maruf

Kedua, pihak tersebut ingin membangun citra negatif pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di masyarakat.

Sebab, menurut Erick, ada sejumlah nama di kabar hoaks itu yang dipersepsikan negatif oleh masyarakat.

"Mereka tidak ingin pemerintah berhasil dengan mengeluarkan nama-nama yang kontroversi," ujar Erick.

Erick meminta masyarakat tidak menghiraukan kabar-kabar semacam itu. Ia meminta masyarakat fokus berkontribusi membangun negara sesiai dengan visi misi yang telah diungkapkan Presiden Jokowi dalam pidatonya di Sentul, Minggu (14/7/2019) lalu.

"Yang penting, saya yakinkan Presiden sudah punya pemikiran ke depan. Apalagi Presiden punya pidato visi Indonesia dengan lima langkah beliau," ujar Erick.

"Saya rasa itu lima langkah yang positif. Saya yakini lima langkah ini penerapannya harus benar dilakukan dan kementerian akan menjadi hal-hal, bagian implementasi dari visi itu," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi Beberkan Komposisi Menteri Kabinet Jilid II

Diberitakan, daftar nama menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali beredar luas di media sosial dan aplikasi berbagi pesan. Kali ini, daftar nama tersebut dalam bentuk dokumen risalah rapat yang mencantumkan lambang Garuda pada bagian kop surat.

Di bagian bawah, terdapat tulisan 'Koalisi Indonesia Maju Republik Indonesia. Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024'.

Terdapat pula tulisan bahwa rapat itu diagendakan Minggu, 14 Juli 2019, di Ruang Rapat Sentul City International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, seusai acara pidato Jokowi bertajuk "Visi Indonesia".

Informasi lain dalam risalah itu, rapat dipimpin Jokowi, Ma'ruf Amin, ketua umum dan sekjen partai koalisi serta Ketua TKN Erick Thohir. Lalu di bawahnya ada daftar lengkap nama menteri kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Sejumlah nama baru disebut dalam daftar tersebut, di antaranya putri pengusaha Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Lalu, ada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan serta nama-nama lain, termasuk nama-nama yang kini masih menjabat menteri.

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf sendiri sudah memastikan daftar tersebut hoaks.

Kompas TV Di hari yang sama dengan pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto hari ini Sandiaga Uno bertemu dengan Erick Thohir. Pertemuan Sandiaga Uno dengan Erick Thohir berlangsung di sebuah acara di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com