Jaksa KPK Tuntut Dua Pejabat Kementerian PUPR 5 Tahun 6 Bulan Penjara

Kompas.com - 17/07/2019, 22:35 WIB
Ilustrasi korupsi. ShutterstockIlustrasi korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menuntut dua pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Meina Woro Kustinah dan Donny Sofyan Arifin dengan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara.

Jaksa menuntut keduanya membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Keduanya dituntut atas perkara dugaan suap demi memperlancar proyek di lingkungan Satuan Kerja PSPAM Strategis dan Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

"Kami penuntut umum, menuntut majelis hakim memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan penjara," kata salah seorang jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Baca juga: Korupsi dan HAM Versus Visi Jokowi

Hal yang memberatkan terdakwa Meina, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, perbuatan terdakwa menerima uang terkait proyek menciptakan praktik kolusi dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR.

Adapun hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatan, belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, dinilai kooperatif dan terus terang atas perbuatannya.

Khusus peada Meina, Jaksa juga membayar uang pengganti sebesar Rp 526 juta dikurangi uang yang dititipkan ke rekening KPK sebesar Rp 110 juta. Artinya, uang pengganti yang dibayarkan sebesar Rp 416 juta.

Ketentuannya, apabila tidak dibayarkan selama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika hartanya tidak mencukupi, akan diganti dengan hukuman 6 bulan penjara.

Baca juga: Jokowi Diminta Fokus Berantas Korupsi pada Periode Kedua Pemerintahannya

Sementara, hal memberatkan terdakwa Donny, perbuatannya tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan korupsi.

Adapun, hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatan, belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Donny diketahui telah menyerahkan penerimaan suap Rp 820 juta ke KPK sehingga tidak diperlukan pembayaran uang pengganti.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X