Tak Puas dengan TGPF, Pihak Novel Minta Jokowi Bentuk TGPF Independen

Kompas.com - 17/07/2019, 19:44 WIB
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa setelah konferensi pers di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Jakarta, Jumat (3/8/2018). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa setelah konferensi pers di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum penyidik KPK Novel Baswedan mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen.

"Kami menuntut Presiden Joko Widodo mengambil tanggung jawab atas pengungkapan kasus Novel dengan membentuk TGPF independen," ujar anggota tim kuasa hukum Novel, Alghiffari Aqsa saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019).

Baca juga: TGPF Sebut Novel Diserang karena Pekerjaannya sebagai Penyidik KPK

Permintaan itu merupakan respons atas penyelidikan yang dilakukan TGPF bersama Polri yang dipaparkan di Mabes Polri, Rabu siang. Menurut tim kuasa hukum, penyelidikan yang dilakukan TGPF dan Polri tidak ada perkembangan berarti sehingga kasus itu mesti diambilalih oleh tim yang lebih independen.

TGPF independen itu pun juga jangan berada di bawah Kapolri, melainkan harus langsung di bawah Presiden.

" Presiden Jokowi harus bertanggungjawab akan pengungkapan kasus Novel jika TGPF independen jadi dibentuk. Jokowi juga tidak boleh melempar tanggung jawab ke pihak lain," ujar dia.

Baca juga: TGPF: 6 Kasus High Profile yang Ditangani Novel Berpotensi Timbulkan Balas Dendam

Sebelumnya, TGPF telah menyelesaikan masa kerjanya selama enam bulan yang berakhir pada 8 Juli 2019. Dalam konferensi pers Rabu ini, TGPF belum juga berhasil menemukan titik terang pelaku penyerang Novel.

Polri kemudian mendapat rekomendasi dari TGPF untuk menindaklanjuti sejumlah temuan. Salah satunya adalah membentuk tim teknis lapangan yang bertugas mengungkap kasus penyerangan Novel.

Tim teknis lapangan ini akan bekerja paling lambat dalam enam bulan dan bisa diperpanjang masa kerjanya. Tim tersebut akan dipimpin oleh Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal (Pol) Idham Azis.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Nasional
Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Nasional
Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Nasional
UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

Nasional
UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

Nasional
Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Nasional
UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Jokowi Ajak Kepala Daerah Kreatif Tangani Covid-19

Stafsus Jokowi Ajak Kepala Daerah Kreatif Tangani Covid-19

Nasional
Forum Rektor Minta Pemerintah Tanggung Biaya Internet Mahasiswa dan Dosen

Forum Rektor Minta Pemerintah Tanggung Biaya Internet Mahasiswa dan Dosen

Nasional
Mahfud MD Minta Perguruan Tinggi Hasilkan Sarjana Terampil dan Berkarakter

Mahfud MD Minta Perguruan Tinggi Hasilkan Sarjana Terampil dan Berkarakter

Nasional
Jokowi Minta Perguruan Tinggi Lebih Aktif Kerja Sama dengan Industri

Jokowi Minta Perguruan Tinggi Lebih Aktif Kerja Sama dengan Industri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X