Terdakwa mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (kiri) menjalani sidang lanjutan dalam kasus suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi Kementerian Agama, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd.JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ( Kemenag) Provinsi Jawa Timur yang sudah nonaktif, Haris Hasanudin, dituntut tiga tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (17/7/2019).
Terdakwa dalam kasus suap terhadap Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy ini juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.
"Kami menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa Haris Hasanuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa Riniyati Karnasih saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu sore.
Menurut jaksa, hal-hal yang meringankan adalah terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya. Terdakwa juga belum pernah dihukum.
Sementara hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Perbuatan terdakwa juga telah mencoreng citra Kemenag yang seharusnya menjunjung tinggi akhlak dan moralitas, perbuatan terdakwa menyebabkan ketidakadilan dalam proses mutasi dan promosi jabatan di Kemenag.
Baca juga: Terdakwa Menyesal Beri Uang Rp 250 Juta untuk Romahurmuziy
Menurut jaksa, Haris terbukti memberikan uang dengan total Rp 325 juta, kepada anggota DPR sekaligus Mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Menurut jaksa, pemberian uang itu karena Romy dan Lukman Hakim mampu memengaruhi proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim.
Salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut adalah tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam lima tahun terakhir, serta mengisi surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara.
Namun, pada 2016, Haris pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.
Oleh karena itu, untuk memperlancar keikutsertaan dalam seleksi, Haris ingin meminta bantuan langsung kepada Menteri Agama Lukman Hakim.
