Terdakwa Penyuap Romahurmuziy Dituntut 3 Tahun Penjara

Kompas.com - 17/07/2019, 19:24 WIB
Terdakwa mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (kiri) menjalani sidang lanjutan dalam kasus suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi Kementerian Agama, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd. Aprillio AkbarTerdakwa mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (kiri) menjalani sidang lanjutan dalam kasus suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi Kementerian Agama, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ( Kemenag) Provinsi Jawa Timur yang sudah nonaktif, Haris Hasanudin, dituntut tiga tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (17/7/2019).

Terdakwa dalam kasus suap terhadap Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy ini juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Kami menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa Haris Hasanuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa Riniyati Karnasih saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu sore.

Menurut jaksa, hal-hal yang meringankan adalah terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya. Terdakwa juga belum pernah dihukum.

Sementara hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Perbuatan terdakwa juga telah mencoreng citra Kemenag yang seharusnya menjunjung tinggi akhlak dan moralitas, perbuatan terdakwa menyebabkan ketidakadilan dalam proses mutasi dan promosi jabatan di Kemenag.

Baca juga: Terdakwa Menyesal Beri Uang Rp 250 Juta untuk Romahurmuziy

Menurut jaksa, Haris terbukti memberikan uang dengan total Rp 325 juta, kepada anggota DPR sekaligus Mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Menurut jaksa, pemberian uang itu karena Romy dan Lukman Hakim mampu memengaruhi proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim.

Salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut adalah tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam lima tahun terakhir, serta mengisi surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Namun, pada 2016, Haris pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.

Oleh karena itu, untuk memperlancar keikutsertaan dalam seleksi, Haris ingin meminta bantuan langsung kepada Menteri Agama Lukman Hakim.

Akan tetapi, karena sulit menemui Lukman Hakim, Haris disarankan oleh Ketua DPP PPP Jawa Timur Musyaffa Noer, agar menemui Romy

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X