KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Jadi 71 Hari

Kompas.com - 17/07/2019, 18:59 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU Viryan Azis (kiri) dan Plt Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019). Rapat tersebut membahas Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU Viryan Azis (kiri) dan Plt Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019). Rapat tersebut membahas Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) memangkas masa kampanye Pilkada 2020 sebanyak 10 hari. Masa kampanye yang awalnya diusulkan 81 hari, diperpendek menjadi 71 hari.

"Itu dari 81 hari menjadi kemarin seingat saya menjadi 71 hari," kata Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

Pemangkasan waktu kampanye ini dilakukan atas permintaan DPR RI. Sebelumnya, DPR mengusulkan agar KPU merancang masa kampanye antara 60-70 hari.

Namun, Arief menyebut, pihaknya tak bisa memperpendek masa kampanye hingga di bawah 70 hari. Sebab, hal ini berpotensi mengganggu tahapan pilkada lain.

Tahapan itu misalnya sengketa hasil pilkada. Jika ada yang mengajukan gugatan, prosesnya bisa memakan waktu hingga lebih dari 70 hari.

"Makanya kami tidak bisa juga mengurangi di bawah 70 hari, takut nanti sengketa itu putusannya melampaui hari pemungutan suara kan merepotkan," ujar Arief.

Baca juga: KPU Tunggu Kemenkumham Undangkan Rancangan PKPU Pilkada 2020

Menurut Arief, yang harus direvisi semestinya adalah aturan tentang dimulainya masa kampanye tiga hari setelah penetapan pasangan calon.

Dengan begitu, masa kampanye akan lebih memungkinkan diperpendek jika jarak antara penetapan calon dengan masa kampanye diperpanjang.

"Problem-nya itu diatur di undang-undang, bukan diatur oleh KPU. Kalau pasal itu tidak ada, misalkan diganti kampanye (dimulai) dua bulan setelah penetapan (calon), ya kampanyenya (bisa) sedikit (pendek)," kata Arief.

Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersingkat jadwal masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020.

Herman mengusulkan agar masa kampanye dipersingkat dari 81 hari menjadi 60 hari.

"Hitung-hitungannya paling tidak ya 60 hari masa kampanye dan kemudian sementara 81 hari, tadi ada permintaan kami coba dimanfaatkan 60 hari saja," ujar Herman, Senin (8/7/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X