Erick Thohir Bantah Ada Rapat Penentuan Menteri di Sentul

Kompas.com - 17/07/2019, 17:08 WIB
Erick Thohir KOMPAS.com/HaryantipuspasariErick Thohir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir mengatakan, dokumen nama-nama menteri Jokowi yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp merupakan konten hoaks.

Bahkan, Erick mengungkapkan, rapat yang disebut-sebut berlangsung usai Presiden Jokowi menyampaikan pidato tentang visi pemerintahannya di Sentul City International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu (14/7/2019) itu tak pernah ada.

"Rapat tanggal 14 Juli pukul 21.00 WIB malam. Sekretarisnya Pak Pramono Anung, Pak Pram saja enggak datang," ujar Erick saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

"Dan kalau rekan-rekan wartawan ingat, Beliau (Jokowi) kan habis pidato pukul 21.00, Beliau langsung ke panggung sebelah yang ada konser Slank," ucap Erick.

Baca juga: Hoaks, Nama Menteri Kabinet Jilid II dengan Kop Garuda

Dengan memperlihatkan fakta itu, Erick menyebutkan bahwa rapat itu jelas tidak pernah ada.

"Saya rasa kembali, kalau ada susunan-susunan seperti itu, tidak mungkin beliau berdiskusi dengan kami-kami," ucap Erick.

Bos Grup Mahaka itu menilai, penyusunan kabinet tentu lebih layak dibicarakan Jokowi dengan para ketua umum partai politik pengusung di Pilpres 2019.

Ia pun meyakini Jokowi memiliki tim khusus untuk meracik format kabinetnya di periode kedua.

"Pasti Beliau berdiskusi dengan pihak yang berkepentingan. Mungkin ada masukan dari tim koalisi. Tapi pasti Beliau punya tim sendiri, yang di mana kan berbeda dengan 2014, ada istilah tim transisi (dari periode Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono)," ujar Erick.

"Kalau sekarang kan enggak transisi, Beliau presidennya, melanjutkan kembali. Jadi saya rasa berbedalah situasinya (dengan 2014). Jadi hak prerogatif beliau dan beliau yang menentukan (menteri)," kata dia.

Sejak beberapa waktu lalu, daftar nama menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin beredar luas di media sosial dan aplikasi berbagi pesan.

Kali ini, daftar nama tersebut dalam bentuk dokumen risalah rapat yang mencantumkan lambang Garuda pada bagian kop surat.

Baca juga: [HOAKS] Dokumen Daftar Menteri Kabinet Jokowi-Maruf

Di bagian bawah, terdapat tulisan "Koalisi Indonesia Maju Republik Indonesia. Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024".

Terdapat pula tulisan bahwa rapat itu diagendakan Minggu, 14 Juli 2019, di Ruang Rapat Sentul City International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, seusai acara pidato Jokowi bertajuk "Visi Indonesia".

Informasi lain dalam risalah itu, rapat dipimpin Jokowi, Ma'ruf Amin, ketua umum dan sekjen partai koalisi serta Ketua TKN Erick Thohir. Lalu di bawahnya ada daftar lengkap nama menteri kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Sejumlah nama baru disebut dalam daftar tersebut, di antaranya putri pengusaha Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Kemudian,, ada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan serta nama-nama lain, termasuk nama-nama yang kini masih menjabat menteri.

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf sendiri sudah memastikan daftar tersebut hoaks.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

Nasional
Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Nasional
Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Nasional
Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Nasional
Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Nasional
Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

Nasional
KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

Nasional
UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

Nasional
Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Nasional
Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Nasional
Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Nasional
Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Nasional
BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala 'Tracing' Kasus Covid-19

Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala "Tracing" Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X