Erick Thohir Bantah Ada Rapat Penentuan Menteri di Sentul

Kompas.com - 17/07/2019, 17:08 WIB
Erick Thohir KOMPAS.com/HaryantipuspasariErick Thohir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir mengatakan, dokumen nama-nama menteri Jokowi yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp merupakan konten hoaks.

Bahkan, Erick mengungkapkan, rapat yang disebut-sebut berlangsung usai Presiden Jokowi menyampaikan pidato tentang visi pemerintahannya di Sentul City International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu (14/7/2019) itu tak pernah ada.

"Rapat tanggal 14 Juli pukul 21.00 WIB malam. Sekretarisnya Pak Pramono Anung, Pak Pram saja enggak datang," ujar Erick saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

"Dan kalau rekan-rekan wartawan ingat, Beliau (Jokowi) kan habis pidato pukul 21.00, Beliau langsung ke panggung sebelah yang ada konser Slank," ucap Erick.

Baca juga: Hoaks, Nama Menteri Kabinet Jilid II dengan Kop Garuda

Dengan memperlihatkan fakta itu, Erick menyebutkan bahwa rapat itu jelas tidak pernah ada.

"Saya rasa kembali, kalau ada susunan-susunan seperti itu, tidak mungkin beliau berdiskusi dengan kami-kami," ucap Erick.

Bos Grup Mahaka itu menilai, penyusunan kabinet tentu lebih layak dibicarakan Jokowi dengan para ketua umum partai politik pengusung di Pilpres 2019.

Ia pun meyakini Jokowi memiliki tim khusus untuk meracik format kabinetnya di periode kedua.

"Pasti Beliau berdiskusi dengan pihak yang berkepentingan. Mungkin ada masukan dari tim koalisi. Tapi pasti Beliau punya tim sendiri, yang di mana kan berbeda dengan 2014, ada istilah tim transisi (dari periode Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono)," ujar Erick.

"Kalau sekarang kan enggak transisi, Beliau presidennya, melanjutkan kembali. Jadi saya rasa berbedalah situasinya (dengan 2014). Jadi hak prerogatif beliau dan beliau yang menentukan (menteri)," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X