Mendagri: Saya Yakin Menkumham Merasa Tak Salah Maka Beliau Lapor Polisi

Kompas.com - 17/07/2019, 16:32 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan  Komisi II DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2019). Raker tersebut membahas RAPBN 2020 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2019). Raker tersebut membahas RAPBN 2020 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, langkah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaporkan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah ke polisi beralasan.

Menurutnya, Kemenkumham yakin tak melakukan kesalahan sehingga tak terima saat aliran air dan listrik di kantor-kantornya di Tangerang diputus secara sepihak.

"Saya yakin Menteri Hukum dan HAM juga merasa tidak salah maka beliau berani melaporkan kepada polisi supaya dibuka secara hukum siapa yang salah," ujar Tjahjo saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Baca juga: Kamis Besok, Mendagri Panggil Wali Kota Tangerang dan Gubernur Banten

Tjahjo mengatakan polemik antara Menkumham dan Wali Kota Tangerang menjadi pembelajaran bagi dirinya agar selalu berkomunikasi dengan baik. Selain itu, pelajaran juga bisa dipetik kepala daerah lain agar tak emosional dalam mengambil kebijakan.

Ia pun meminta permasalahan ini tidak melebar. Tjahjo melanjutkan, pada intinya perselisihan antara Menkumham dan Wali Kota Tangerang didasari oleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Politeknik BPSDM Hukum dan HAM di Tangerang. Karena itu ia meminta kedua pihak fokus pada masalah IMB saja.

"Karena apapun ini masalah tata ruang. Masalah Perda," ujar dia.

Baca juga: Ombudsman: Konflik Pemkot Tangerang dan Kemenkumham Rugikan Rakyat

"Ini miskomunikasi yang seharusnya Wali Kota tidak boleh melakukan langkah-langkah yang menuduh sesuatu yangg belum terkonfirmasi dengan benar. Kedua, Wali Kota tidak boleh melangkah sepihak, yang melakukan langkah-langkah yang merugikan publik," lanjut Tjahjo.

Kemenkumham melaporkan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah kepada Kepolisian. Kapolres Metro Kota Tangerang Kombes Abdul Karim membenarkan adanya laporan dari Kemenkumham. Namun, dia belum bisa memberikan informasi detail.

"Kita masih belum bisa lihat secara detail apa saja yang dilaporkan. Baru secara lisan saja. Kalau kami kepolisian, siapa pun yang melapor, yang ada dugaan kita tetap tangani dan terima laporan," kata Abdul Karim di Tangerang, Selasa (16/07/2019).

Baca juga: Mendagri Mengaku Sudah Berkomunikasi dengan Wali Kota Tangerang soal Kisruh dengan Menkumham

Abdul belum mengetahui siapa yang dilaporkan. Ia hanya memastikan laporan terkait masalah perizinan lahan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kasus Djoko Tjandra, Anggota Komisi III: Kurang Koordinasi Antar Lembaga

Soal Kasus Djoko Tjandra, Anggota Komisi III: Kurang Koordinasi Antar Lembaga

Nasional
Tommy Soeharto Resmi Pecat Kader Partai Berkarya yang Ingin Munaslub

Tommy Soeharto Resmi Pecat Kader Partai Berkarya yang Ingin Munaslub

Nasional
Gugat UU Pemilu di MK, Perludem Tak Minta Ambang Batas Parlemen Dihilangkan

Gugat UU Pemilu di MK, Perludem Tak Minta Ambang Batas Parlemen Dihilangkan

Nasional
Kasus PT DI, KPK Konfirmasi Dirut PT PAL soal Penganggaran Mitra Penjualan

Kasus PT DI, KPK Konfirmasi Dirut PT PAL soal Penganggaran Mitra Penjualan

Nasional
Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil, Kejagung Kumpulkan Bukti Proses Impor dari India

Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil, Kejagung Kumpulkan Bukti Proses Impor dari India

Nasional
Periksa Saksi Kasus Nurhadi, KPK Konfirmasi Pengajuan Sengketa PT MIT Vs KBN

Periksa Saksi Kasus Nurhadi, KPK Konfirmasi Pengajuan Sengketa PT MIT Vs KBN

Nasional
Jokowi Minta Menterinya Merasa 'Ngeri' dengan Kondisi Ekonomi Global

Jokowi Minta Menterinya Merasa "Ngeri" dengan Kondisi Ekonomi Global

Nasional
Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Nasional
Beri Pembekalan Calon Perwira TNI-Polri, Jokowi Singgung Disrupsi Teknologi

Beri Pembekalan Calon Perwira TNI-Polri, Jokowi Singgung Disrupsi Teknologi

Nasional
Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Nasional
9 Tips bagi Masyarakat Kelompok Rentan agar Tak Mudah Terjangkit Covid-19...

9 Tips bagi Masyarakat Kelompok Rentan agar Tak Mudah Terjangkit Covid-19...

Nasional
Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Nasional
Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X