Hakim MK Tegaskan Persidangan Konstitusional Bersifat "Speedy Trial"

Kompas.com - 17/07/2019, 16:19 WIB
Sidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menegaskan, persidangan konstitusional bersifat speedy trial yang waktunya dibatasi 30 hari.

Hal itu disampaikan Arief dalam sidang perkara hasil pemilu legislatif yang dimohonkan caleg DPD Faisal Amri untuk DPD Provinsi Sumatra Utara, Rabu (17/7/2019).

Dalam sidang tersebut, Kuasa Hukum Faisal, Muhammad Habibi, meminta supaya MK memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadirkan dokumen C1 atau formulir penghitungan suara.

Baca juga: Hakim MK: Kalau Tak Ada C1, Justru Menguntungkan, Kenapa Saudara Jadi Repot?

Sebab, keterangan dari Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon dalam perkara tersebut dinilai tidak jelas karena tak menghadirkan dokumen C1.

Arief lalu menilai, Habibi tak semestinya mengajukan permintaan itu. Sebab, ada atau tidaknya C1 akan menjadi pertimbangan Mahkamah untuk melakukan penilaian.

Lagipula, persidangan di MK bersifat speedy trial yang harus diselesaikan dalam waktu 30 hari. Harus ada efisiensi waktu supaya seluruh perkara bisa selesai tepat waktu.

"Jadi kita harus tahu persis, kalau yang dihadiri ini kita speedy trial, waktunya hanya 30 hari," kata Arief.

Baca juga: Hakim MK Ancam Usir Caleg PKB yang Tak Patuh Saat Persidangan

Arief mengatakan, ketentuan waktu tersebut telah diatur dalam undang-undang. Aturan ini harus dipatuhi supaya tak mengacaukan kalender ketatanegaraan.

Sebab, setelah putusan MK, ada tahapan-tahapan lain berkaitan dengan pelantikan peserta pemilu terpilih yang seluruh waktu pelaksanaannya telah diatur.

"Setelah 30 hari (perkara PHPU) KPU menentukan, oh ini yang terpilih untuk bisa menjadi anggota badan legislatif. Badan legislatif terbentuk, Presiden nanti bersumpah di hadapan MPR, itu sekuennya," ujar Arief.

Arief menambahkan, batasan waktu perkara konstitusi ini tidak hanya berlaku di Indonesia, melainkan di seluruh negara yang menganut demokrasi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Bolehkan Peserta Pilkada 2020 Iklan Kampanye Lewat Media Daring dan Medsos

KPU Bolehkan Peserta Pilkada 2020 Iklan Kampanye Lewat Media Daring dan Medsos

Nasional
Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Nasional
20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

Nasional
Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Nasional
KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

Nasional
Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Nasional
KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

Nasional
Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Nasional
Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Nasional
Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Nasional
Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

Nasional
Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Nasional
KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

Nasional
Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X