Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik ICW terhadap Reformasi Polri di Pemerintahan Pertama Jokowi...

Kompas.com - 17/07/2019, 16:08 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti visi misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengenai membangun Polri yang profesional dan dipercaya masyarakat yang tercantum dalam Nawacita.

Menjelang berakhirnya periode pemerintahan Jokowi-Kalla, agenda reformasi Polri dinilai masih banyak menyisakan pekerjaan rumah.

"Kita bisa lihat dari satu sisi dulu, tingkat kepatuhan di dalam pelaporan LHKPN masih rendah," ujar peneliti hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Donal Fariz, dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019).

"Apabila merujuk pada situs daring elhkpn.go.id, selama tahun 2017-2018 ada sebanyak 29.526 anggota kepolisian yang wajib melaporkan LHKPN. Tapi terdapat 12.779 anggota kepolisian atau sekitar 43 persen yang LHKPN-nya tidak ditemukan," lanjut dia.

Baca juga: Komnas HAM: Polri Paling Banyak Diadukan...

Penerapan merit system di dalam penempatan personel juga dinilai masih bermasalah. Buktinya, pimpinan Polri pernah nekat mempromosikan perwira tingginya yang pernah terseret perkara hukum menjadi seorang kepala polisi daerah.

"Ini menyisakan pertanyaan mengenai ukuran kompetensi serta penilaian kinerja dalam promosi jabatan tersebut," papar dia.

Selanjutnya mengenai pengawasan. ICW menilai peran pengawasan terhadap Polri sangat lemah. Khususnya pengawasan dari luar institusi.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang diharapkan galak dan tegas terhadap Polri justru dinilai sebaliknya. Ini juga berkaitan dengan kewenangan Kompolnas sendiri yang mesti ditambah.

"Selain itu, penanganan perkara-perkara pidana masih berpotensi membuka ruang terjadinya praktik suap. Misalnya melalui pemberian SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)," pungkas dia.

Baca juga: Jadi Lembaga Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM, Ini Komentar Polri

ICW pun berharap pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin dapat memperbaiki pekerjaan rumah di institusi Polri tersebut.

 

Kompas TV Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen M Iqbal mengungkapkan Polri akan membentuk tim teknis lapangan khusus yang akan dipimpin Kepala Bareskrim Polri, Komjem Idham Azis beranggotakan satuan kerja yang profesional hingga melibatkan Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Irjen M Iqbal mengungkapkan keseriusan Polri untuk menuntaskan kasus penyiraman terhadap Novel Baswedan. #NovelBaswedan #TGPF #PenyiramanAirKeras
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com