Kritik ICW terhadap Reformasi Polri di Pemerintahan Pertama Jokowi...

Kompas.com - 17/07/2019, 16:08 WIB
Ilustrasi polisi KOMPAS.com/Achmad FaizalIlustrasi polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menyoroti visi misi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengenai membangun Polri yang profesional dan dipercaya masyarakat yang tercantum dalam Nawacita.

Menjelang berakhirnya periode pemerintahan Jokowi-Kalla, agenda reformasi Polri dinilai masih banyak menyisakan pekerjaan rumah.

"Kita bisa lihat dari satu sisi dulu, tingkat kepatuhan di dalam pelaporan LHKPN masih rendah," ujar peneliti hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Donal Fariz, dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019).

"Apabila merujuk pada situs daring elhkpn.go.id, selama tahun 2017-2018 ada sebanyak 29.526 anggota kepolisian yang wajib melaporkan LHKPN. Tapi terdapat 12.779 anggota kepolisian atau sekitar 43 persen yang LHKPN-nya tidak ditemukan," lanjut dia.

Baca juga: Komnas HAM: Polri Paling Banyak Diadukan...

Penerapan merit system di dalam penempatan personel juga dinilai masih bermasalah. Buktinya, pimpinan Polri pernah nekat mempromosikan perwira tingginya yang pernah terseret perkara hukum menjadi seorang kepala polisi daerah.

"Ini menyisakan pertanyaan mengenai ukuran kompetensi serta penilaian kinerja dalam promosi jabatan tersebut," papar dia.

Selanjutnya mengenai pengawasan. ICW menilai peran pengawasan terhadap Polri sangat lemah. Khususnya pengawasan dari luar institusi.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang diharapkan galak dan tegas terhadap Polri justru dinilai sebaliknya. Ini juga berkaitan dengan kewenangan Kompolnas sendiri yang mesti ditambah.

"Selain itu, penanganan perkara-perkara pidana masih berpotensi membuka ruang terjadinya praktik suap. Misalnya melalui pemberian SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)," pungkas dia.

Baca juga: Jadi Lembaga Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM, Ini Komentar Polri

ICW pun berharap pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin dapat memperbaiki pekerjaan rumah di institusi Polri tersebut.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X